Donald Trump Pertimbangkan Beri Pengampunan Hukum kepada Michael Cohen

WASHINGTON — Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuat pernyataan mengejutkan dengan membuka peluang untuk memberikan pengampunan presiden (presidential pardon) kepada mantan pengacara pribadinya, Michael Cohen. Langkah ini menarik perhatian publik luas mengingat Cohen merupakan saksi kunci dalam persidangan pidana kasus uang tutup mulut (hush money) di New York pada tahun 2024 yang sempat menjerat Trump.

Dalam keterangannya kepada awak media, Trump menyoroti perlakuan sistem peradilan terhadap mantan tangan kanannya tersebut. Trump menilai bahwa sistem penegakan hukum telah memperlakukan Cohen secara tidak adil dan bermuatan politis saat proses hukum berlangsung.

"Apa yang mereka lakukan terhadapnya adalah sesuatu yang ilegal dan tidak adil. Saya tentu akan mempertimbangkan hal tersebut (pengampunan)," ungkap Donald Trump saat menanggapi pertanyaan wartawan.

Kronologi Keretakan Hubungan Trump dan Michael Cohen

Hubungan antara Donald Trump dan Michael Cohen telah melewati dinamika panjang, mulai dari sekutu terdekat hingga menjadi lawan sengit di ruang sidang. Berikut adalah garis waktu perjalanan relasi dan kasus hukum yang melibatkan keduanya:

1. Tahun 2006–2017: Michael Cohen menjabat sebagai pengacara pribadi dan wakil eksekutif di Trump Organization, bahkan kerap menjuluki dirinya sebagai "tukang beres-beres" (fixer) untuk Trump.
2. Agustus 2018: Hubungan mulai retak ketika Cohen mengaku bersalah atas pelanggaran dana kampanye, penipuan pajak, dan sumpah palsu di hadapan Kongres, yang berkaitan dengan pembayaran uang tutup mulut.
3. Desember 2018: Pengadilan federal menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara kepada Cohen, yang kemudian dijalaninya di fasilitas pemasyarakatan serta tahanan rumah.
4. Mei 2024: Cohen tampil sebagai saksi kunci jaksa penuntut dalam persidangan pidana Trump di Pengadilan Manhattan, New York, membeberkan instruksi langsung terkait pembayaran kepada aktris Stormy Daniels.
5. Awal 2025: Trump secara terbuka melontarkan wacana pemberian grasi menyusul dinamika hukum terbaru serta kritik tajamnya terhadap sistem peradilan New York.

Implikasi Hukum dan Manuver Politik Gedung Putih

Wacana pemberian grasi ini memicu perdebatan sengit di kalangan pakar hukum tata negara Amerika Serikat. Sebagai presiden, Trump memiliki wewenang konstitusional yang luas untuk mengampuni kejahatan federal. Namun, pengampunan presiden tidak dapat menghapus dakwaan atau vonis yang diputuskan di tingkat pengadilan negara bagian (state level).

Para analis menilai bahwa sinyal pengampunan ini merupakan bagian dari narasi besar Trump untuk mendelegitimasi seluruh proses hukum yang pernah menjeratnya. Dengan memposisikan Cohen sebagai korban dari "sistem peradilan yang dipolitisasi", Trump berupaya memperkuat argumen bahwa dakwaan terhadap dirinya di masa lalu sarat dengan kepentingan lawan politik.

Hingga saat ini, pihak Michael Cohen belum memberikan pernyataan resmi terkait sinyal pengampunan yang dilontarkan oleh mantan bosnya tersebut. Publik kini menanti apakah wacana ini akan terealisasi menjadi dokumen resmi kepresidenan atau sekadar retorika politik di hadapan media.