fitri-handayani
BREAKING: Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menolak keras pembentukan panitia khusus (pansus) dan hak angket terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Politikus Golkar itu menilai langkah tersebut tidak perlu dan hanya menghabiskan energi politik.
"Tidak perlu pansus dan hak angket soal ijazah," tegas Doli di Senayan, BARU SAJA. Ia justru mendorong KPU menjelaskan proses pencalonan yang dinilai bermasalah. Konfirmasi ini menutup spekulasi selama sepekan terakhir.
Alasan Tolak Pansus
- Doli menilai pansus tidak relevan karena ranahnya administratif, bukan legislatif.
- Hak angket disebut berlebihan dan berpotensi mengguncang stabilitas politik jelang tahapan Pilkada.
- Ia minta persoalan diselesaikan lewat klarifikasi KPU, bukan manuver di DPR.
- Menurut dia, fokus DPR harus pada fungsi pengawasan dan anggaran, bukan sengketa pencalonan.
Pernyataan ini dilaporkan memicu reaksi cepat dari sejumlah fraksi. Saksi mata di ruang rapat menyebut beberapa anggota sempat bersitegang. Namun Doli dikonfirmasi tetap pada pendiriannya.
Dorong KPU Buka-bukaan
Doli menekankan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus transparan. Ia menilai publik berhak tahu detail verifikasi dokumen calon. "KPU harus jelaskan proses pencalonan yang bermasalah itu," ujarnya.
Menurutnya, KPU punya mekanisme internal untuk mengoreksi jika ada kekeliruan. Jalur sengketa juga tersedia di Bawaslu dan PTUN. Ia mengingatkan agar isu ini tidak dibawa ke ranah politik identitas.
Respons Cepat
- Sejumlah pegiat pemilu mendesak audit terbuka dokumen pencalonan.
- Fraksi lain dikabarkan masih menggodok opsi hak angket meski Doli menolak.
- KPU belum memberi keterangan resmi atas desakan klarifikasi tersebut.
- Pengamat menilai pernyataan Doli meredam eskalasi di parlemen.
UPDATE: Doli memastikan Komisi II akan memanggil KPU dalam waktu dekat. Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan resmi, bukan untuk membentuk pansus. Ia menyebut jadwal rapat sedang disusun.
"Darurat atau tidak, ini bukan alasan bikin pansus. Cukup KPU menjelaskan," tandasnya. Pernyataan itu dikonfirmasi sejumlah kolega di Komisi II.
Dampak Politik
Langkah Doli dinilai sebagai sinyal koalisi ingin menutup isu ini cepat. Namun sejumlah pihak menilai desakan publik tidak akan surut. Evakuasi politik dari isu ijazah disebut masih berlangsung.
Pengamat menilai KPU berada di posisi sulit. Jika tidak menjelaskan, tekanan publik menguat. Jika menjelaskan, potensi membuka kotak pandora data pencalonan.
Sampai berita ini diturunkan, KPU belum menjadwalkan konferensi pers. DPR disebut menunggu sikap resmi penyelenggara. Perkembangan berikutnya diperkirakan dalam 24 jam.
Fakta Kunci
- Doli tolak pansus dan hak angket ijazah.
- Minta KPU buka proses pencalonan.
- Komisi II akan panggil KPU segera.
- Fraksi lain belum satu suara.
KONFIRMASI: Tidak ada rencana pansus dalam waktu dekat. Fokus dialihkan ke klarifikasi KPU. Publik diminta menunggu penjelasan resmi.
Comments (0)