DJP Terapkan Pajak Marketplace 0,5 Persen Mulai 1 Oktober 2026

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara resmi menetapkan kebijakan baru terkait pemungutan pajak bagi para pelaku usaha di platform perdagangan elektronik (e-commerce). Kebijakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk transaksi di marketplace tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026.

Langkah strategis ini dirancang untuk memperluas basis perpajakan digital sekaligus menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha konvensional di toko fisik dan pedagang daring yang beroperasi melalui ekosistem digital nasional.

Kronologi Persiapan dan Implementasi Kebijakan

DJP bersama kementerian terkait dan asosiasi e-commerce telah menyusun peta jalan transisi yang terstruktur guna memastikan sistem pemungutan berjalan mulus tanpa mengganggu aktivitas bisnis para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

1. Tahap Finalisasi Regulasi Teknis (Kuartal I 2026): Kementerian Keuangan menyelesaikan peraturan turunan mengenai mekanisme penunjukan platform digital sebagai agen pemungut, pemotong, dan penyetor pajak.
2. Integrasi Sistem dan Uji Coba (Kuartal II–III 2026): DJP bersama marketplace papan atas, termasuk Shopee, Tokopedia, dan platform lainnya, melakukan sinkronisasi integrasi antarmuka pemrograman aplikasi (API) sistem perpajakan.
3. Sosialisasi Nasional (Juli–September 2026): Program edukasi masif kepada jutaan mitra penjual (merchant) mengenai pencatatan omzet dan kepatuhan pajak digital.
4. Pelaksanaan Efektif (1 Oktober 2026): Pemotongan otomatis skema PPh Final 0,5 persen secara serentak di seluruh platform e-commerce yang telah ditunjuk resmi.

"Integrasi sistem digital bersama platform e-commerce merupakan langkah krusial untuk mempermudah wajib pajak UMKM menunaikan kewajibannya secara otomatis tanpa proses administrasi yang rumit," ujar perwakilan otoritas perpajakan.

Skema Pemungutan dan Perlindungan Bagi UMKM

Pemerintah menegaskan bahwa tarif 0,5 persen ini merujuk pada ketentuan PPh Final bagi wajib pajak orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto (omzet) tertentu sebagaimana diatur dalam regulasi perpajakan UMKM. Pemungutan ini ditujukan bagi penjual yang memiliki peredaran bruto tertentu dan tidak berlaku sembarangan.

Berikut adalah poin-poin utama mekanisme pemungutan pajak marketplace:

• Pemotongan Otomatis: Platform e-commerce bertindak sebagai pihak pemungut resmi yang langsung memotong pajak dari nilai transaksi penjualan bersih merchant.
• Perlindungan Batasan Omzet Bebas Pajak: Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet di bawah batas tidak kena pajak (hingga Rp500 juta per tahun) tetap mendapatkan hak pembebasan sesuai mekanisme pelaporan yang terverifikasi.
• Bukti Potong Elektronik: Penjual akan menerima bukti pemotongan pajak secara digital yang otomatis terhubung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) penjual di sistem DJP.

Kesiapan Platform E-Commerce

Platform marketplace terkemuka di tanah air, termasuk Shopee, menyatakan kesiapan infrastruktur teknologi mereka dalam mendukung program kepatuhan pajak nasional ini. Pelaku industri digital menilai transparansi data dan simplifikasi pelaporan akan mendorong ekosistem niaga elektronik Indonesia menjadi lebih sehat, kredibel, dan akuntabel dalam jangka panjang.