Bupati Siak Lobi Gibran Soal Utang Rp400 Miliar dan DBH

JAKARTA — Bupati Siak Afni Zulkifli melayangkan permintaan audiensi mendesak kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda utama: membahas Dana Bagi Hasil (DBH) yang tersendat serta utang daerah yang membengkak hingga Rp400 miliar.

INISATIF DARURAT

Informasi ini dikonfirmasi oleh lingkaran internal Istana Wapres, Selasa pagi. Pertemuan langsung dijadwalkan dalam waktu dekat. Afni disebut membawa data rinci untuk menunjukkan dampak langsung terhadap operasional Kabupaten Siak.

Berikut poin-poin kunci yang menjadi fokus audiensi:

• Nilai Utang: Rp400 miliar, akumulasi dari beberapa tahun anggaran.
• Sumber Masalah: Keterlambatan penyaluran DBH dari pemerintah pusat.
• Dampak: Proyek infrastruktur vital terhenti, pembayaran honor pegawai terancam.
• Mekanisme: DBH yang macet membuat kas daerah tidak mampu menutup kewajiban.

TEKANAN FISKAL SIAK

Kabupaten Siak, yang dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, justru menghadapi krisis likuiditas akut. Defisit anggaran telah memaksa pemangkasan belanja pembangunan hingga 40% pada triwulan sebelumnya. Utang jumbo ini menekan kemampuan daerah untuk menggelar pelayanan dasar.

"Ini bukan soal administrasi biasa," ujar seorang pejabat daerah yang enggan disebut namanya. "Ini soal kelangsungan pemerintahan di Siak."

Tim ekonomi Siak telah menyusun skema penyelamatan fiskal. Namun, tanpa percepatan pencairan DBH, seluruh rencana itu akan sia-sia. Keterlambatan dinilai merusak kepercayaan pelaku usaha di sektor migas dan perkebunan.

AUDIENSI STRATEGIS

Langkah Afni menemui Gibran dinilai sebagai upaya memotong rantai birokrasi. Jalur langsung ke Wapres diharapkan membuka ruang negosiasi yang lebih fleksibel. Fokusnya adalah meminta intervensi kebijakan untuk mempercepat transfer dana pusat.

Dalam dokumen permohonan yang disampaikan, Bupati menjabarkan tiga permintaan spesifik. Percepatan pencairan DBH triwulan lalu, keringanan beban utang melalui restrukturisasi, dan jaminan penyaluran dana untuk triwulan mendatang. Tanpa tiga hal ini, Siak menghadapi potensi defisit yang lebih dalam.

REAKSI DAN LANGKAH SELANJUTNYA

Pihak Istana Wapres belum memberikan pernyataan resmi. Namun, sumber menyebut sinyal positif mulai terlihat. Keputusan akhir tetap bergantung pada ketersediaan fiskal nasional dan regulasi yang berlaku.

Sementara itu, DPRD Siak menggelar rapat darurat untuk mencari solusi sementara. Opsi pinjaman daerah dengan bunga lunak mulai disiapkan sebagai langkah antisipasi. Masyarakat menunggu dengan cemas, berharap pertemuan bersejarah ini membuka jalan keluar dari krisis yang telah berbulan-bulan menghantui.