Bupati Siak Afni Temui Wapres Gibran, Bawa Isu DBH dan Utang Rp400 Miliar

JAKARTA — Bupati Siak Afni Zulkifli melangkah langsung ke pusat pemerintahan nasional. Ia meminta audiensi khusus dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertemuan itu untuk membahas dua isu krusial. Pertama, soal Dana Bagi Hasil atau DBH yang dinilainya tidak adil. Kedua, beban utang daerah yang tembus Rp400 miliar.

Langkah Tegas Bupati Siak

Afni tidak memilih jalur birokrasi biasa. Ia memilih jalur langsung ke Wakil Presiden. Keputusan ini diambil setelah berbulan-bulan menunggu solusi dari kanal yang ada.

Menurut sumber yang dekat dengan pihak kabupaten, kondisi fiskal Siak sudah masuk zona darurat. DBH yang turun tidak sebanding dengan kebutuhan operasional daerah.

DBH Jadi Sorotan Utama

Dana Bagi Hasil menjadi titik utama keluhan. Siak merupakan daerah penghasil migas dan perkebunan. Kontribusi ke pusat selama ini sangat besar.

Namun, porsi yang kembali ke daerah dinilai timpang. Bupati Afni ingin ada peninjauan ulang terhadap formula pembagian.

• Siak penyumbang migas signifikan
• DBH yang kembali jauh dari kontribusi
• Formula nasional dianggap tidak proporsional

Beban Utang Rp400 Miliar

Di luar isu DBH, utang Rp400 miliar membayangi keuangan daerah. Angka ini muncul dari akumulasi berbagai pos.

Utang tersebut mencakup belanja infrastruktur, program sosial, dan kebutuhan operasional yang belum tertagih. Tekanan fiskal membuat ruang gerak pemerintah daerah menyempit.

Afni berharap pemerintah pusat turun tangan. Ia ingin ada skema restrukturisasi atau bantuan khusus untuk daerah penghasil sumber daya alam.

Respons Istana dan Dampak Politik

Pertemuan dengan Wapres Gibran belum terkonfirmasi jadwal resminya. Namun, permintaan audiensi sudah masuk ke Sekretariat Wakil Presiden.

Langkah Afni menuat perhatian. bupati daerah penghasil jarang yang berani naik langsung ke tingkat wapres.

Isu DBH juga sensitif secara politik. Sejumlah kepala daerah lain berpotensi mengikuti jejak serupa jika formula tidak berubah.

Apa yang Ditunggu Selanjutnya

publik menanti respons resmi dari pihak istana. Jika audiensi disetujui, Siak berpotensi menjadi contoh kasus penataan ulang hubungan fiskal pusat dan daerah.

Sementara itu, Afni tetap menjalankan roda pemerintahan. Ia berjanji tidak akan menunggu hasil pertemuan untuk menunda program prioritas.

BREAKING — Perkembangan kasus ini akan terus dipantau. Setiap respons dari Istana akan dilaporkan secara real time.