Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki: Profil dan Kinerja Bupati Bekasi

Akhmad Marjuki adalah Bupati Bekasi definitif yang mulai memimpin sejak 27 Mei 2022, menggantikan Eka Supria Atmaja yang wafat. Ia diusung oleh Partai Gerindra dan memenangkan kursi sebagai Wakil Bupati pada Pilkada 2017 mendampingi Eka, lalu otomatis naik jabatan berdasarkan ketentuan perundangan. Marjuki kini memimpin kawasan industri dan penyangga ibu kota dengan lebih dari 3,1 juta jiwa penduduk.

Profil dan Latar Belakang

Lahir di Bekasi, 3 Maret 1971, Akhmad Marjuki menempuh pendidikan dasar hingga menengah di daerah asalnya. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tribuana Bekasi, kemudian melanjutkan S-2 Magister Manajemen di perguruan tinggi yang sama. Sebelum terjun penuh ke politik, ia dikenal sebagai pengusaha lokal di bidang perdagangan dan jasa. Karier politiknya dimulai dari akar rumput: ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi periode 2004–2009 dari Fraksi Partai Gerindra. Kepercayaan partai terus mengalir; ia didapuk sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi selama beberapa periode. Puncaknya, pada Pilkada 2017, ia terpilih sebagai Wakil Bupati berpasangan dengan Eka Supria Atmaja, hingga akhirnya menjadi Bupati penuh pada 2022 setelah melalui proses pengangkatan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Program Unggulan dan Kinerja

Sejak menjabat, Marjuki menelurkan sejumlah program unggulan yang terukur. Pertama, Program Bekasi Sehat yang memperkuat layanan kesehatan seiring pascapandemi. Di bawah arahannya, Pemerintah Kabupaten Bekasi memulai pembangunan RSUD Tahap III di Cikarang dengan nilai proyek mencapai Rp340 miliar, menyasar tambahan 250 tempat tidur rawat inap dan fasilitas kanker terpadu yang sebelumnya nihil. Hingga 2024, PAD dari sektor kesehatan naik 15% melalui optimalisasi BPJS dan pelayanan spesialis yang tersentralisasi. Kedua, Gebyar Infrastruktur Jalan yang menyasar total 347,5 kilometer jalan kabupaten. Pada 2023 saja, Dinas PUPR mencatat pembangunan dan peningkatan kualitas 87 ruas jalan, 23 di antaranya menggunakan beton rigid pada koridor logistik dan perumahan padat seperti Tambun, Cibitung, dan Setu. Anggaran yang terserap mencapai Rp1,2 triliun dalam dua tahun, signifikan mengurangi waktu tempuh dari kawasan industri ke pusat distribusi.

Tantangan dan Kontroversi

Kepemimpinan Marjuki tidak lepas dari sorotan. Secara internal, ia mewarisi beban tata kelola dari transisi mendadak—warisan Eka yang belum tuntas—termasuk program pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Bekasi yang molor sehingga banjir masih menjadi langganan di Jababeka dan Bekasi Utara. Data BPBD mencatat pada 2023 banjir masih merendam 61 titik di 10 kecamatan, memaksa Marjuki menyatakan bencana hanya dapat diurai melalui koordinasi lintas daerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pusat. Kontroversi juga muncul dari sisi pengelolaan aset. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2023 mengungkapkan kelemahan pengendalian internal dalam administrasi aset tetap, walau opini Wajar Tanpa Pengecualian tetap diraih. Kritik dari kalangan parlemen lokal juga mencuat terkait realisasi janji politik “satu desa satu embung” yang hingga 2024 baru menyentuh 22 dari 225 desa. Marjuki menanggapi bahwa keterbatasan fiskal memaksanya melakukan skala prioritas, dengan mengalihkan fokus pada penuntasan proyek strategis seperti Flyover Cibitung yang rampung pada Desember 2023 dan mulai beroperasi penuh awal 2024.