BRUSSEL — Perebutan Kekuasaan Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kian Memanas

BRUSSEL — Ketegangan internal di tubuh birokrasi Uni Eropa kini memasuki babak baru yang intensif. Anggota Parlemen Eropa (MEP) dari kelompok Socialists and Democrats (S&D), Nacho Sánchez Amor, secara terbuka menuding Komisi Eropa—yang bermarkas di Gedung Berlaymont, Brussel—melakukan strategi terencana untuk memperlemah Layanan Aksi Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS) melalui tekanan anggaran dan pemangkasan kewenangan diplomasi secara perlahan.

Isu mengenai perselisihan wewenang atau turf war ini mengemuka seiring dengan dimulainya kembali aktivitas politik di Brussel serta digelarnya pertemuan informal para menteri luar negeri Uni Eropa, yang dikenal sebagai pertemuan 'Gymnich', di Wicklow, Irlandia. Pertemuan strategis tersebut membawa proposal baru terkait reformasi mendasar EEAS dan redistribusi kompetensi hubungan luar negeri di tingkat blok Eropa.

Strategi Finansial dan Pergeseran Kekuasaan Secara Diam-diam

Dalam analisis mendalamnya, Sánchez Amor menegaskan bahwa terdapat kecurigaan berdasar bahwa Komisi Eropa sengaja mencekik EEAS secara finansial. Langkah ini dinilai sebagai taktik de facto untuk menguasai kendali kebijakan luar negeri Uni Eropa tanpa melalui perdebatan transparan di tingkat Dewan Eropa maupun Parlemen Eropa.

"Dinamika perebutan wilayah kekuasaan antar-lembaga ini mengimplikasikan bahwa Komisi Eropa mengambil alih peran EEAS secara diam-diam, sedikit demi sedikit, tanpa adanya evaluasi secara menyeluruh," ujar Nacho Sánchez Amor dalam keterangannya terkait reformasi tata kelola diplomasi Uni Eropa.

Sánchez Amor menyambut baik fakta bahwa negara-negara anggota akhirnya mulai menaruh perhatian serius pada masalah ini. Menurutnya, refleksi formal di dalam Dewan Eropa mengenai model diplomasi Uni Eropa dan distribusi kewenangan luar negeri sudah lama sangat dibutuhkan demi menjaga keseimbangan kelembagaan.

Dampak Terhadap Diplomasi Global Uni Eropa

EEAS, yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Lisbon, sejatinya dirancang sebagai korps diplomatik independen Uni Eropa yang dipimpin oleh Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Eropa di bawah kepemimpinan yang berambisi geopolitik dinilai makin agresif mencaplok ranah diplomasi eksternal, mulai dari bantuan pembangunan, kebijakan pemilu, hingga hubungan bilateral dengan negara ketiga.

Erosi kewenangan ini menimbulkan kebingungan bagi mitra internasional Uni Eropa. Banyak pihak di luar blok mempertanyakan siapa sebenarnya yang memegang kendali utama atas arah politik luar negeri Uni Eropa: apakah korps diplomatik EEAS atau jajaran birokrat Komisi Eropa.

Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian utama para pengamat politik internasional mencakup:

• Pengurangan Anggaran Operasional: EEAS mengalami keterbatasan sumber daya untuk mengelola posisi diplomatik dan misi luar negeri secara efektif.
• Tumpang Tindih Kewenangan: Terjadi komplikasi dalam pengambilalihan isu bantuan internasional dan sanksi geopolitik oleh Komisi Eropa.
• Reformasi Struktur Kebijakan: Pertemuan di Wicklow, Irlandia, menjadi momentum penting untuk menata ulang pembagian kerja antar-lembaga secara transparan.

Tuntut Transparansi dan Masa Depan Kebijakan Luar Negeri

Para anggota parlemen mendesak agar perebutan kekuasaan terselubung ini segera dihentikan. Mereka meminta Dewan Eropa dan Komisi Eropa untuk menetapkan batasan yang jelas agar EEAS tidak kehilangan taringnya sebagai garda terdepan diplomasi Uni Eropa di tengah situasi geopolitik global yang semakin memanas, seperti konflik Rusia-Ukraina serta krisis di Timur Tengah.

Jika pergeseran kekuasaan secara diam-diam ini terus dibiarkan tanpa audit institusional yang tegas, diplomasi Uni Eropa berisiko kehilangan konsistensi dan integritasnya. Oleh karena itu, diskusi di Wicklow diharapkan tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas, melainkan langkah nyata untuk memulihkan fungsi dan kemandirian EEAS di panggung dunia.