tasya-kamila
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi BARU SAJA menolak gugatan soal keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Putusan dibacakan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta, Selasa malam.
Permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan dinyatakan tidak dapat diterima. Sidang dipimpin Ketua MK Suhartoyo bersama Wakil Ketua Saldi Isra dan seluruh hakim konstitusi.
Fakta Kunci Putusan
- Vonis: Permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- Pemohon: Denny Indrayana dan kawan-kawan.
- Objek gugatan: Keabsahan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar cawapres 2024.
- Majelis: Suhartoyo, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmic P. Foekh, Adies Kadir, Arsul Sani, Lilik P. Adi.
- Agenda: Pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.
Jalannya Sidang
Sidang digelar pada Selasa (6/10/2026) malam. Delapan hakim konstitusi hadir lengkap. Putusan dibacakan setelah rangkaian pemeriksaan selesai.
MK menegaskan pokok permohonan tidak memenuhi syarat formil. Karena itu, majelis tidak masuk ke materi pokok perkara. Keputusan ini menutup ruang uji lanjutan atas syarat pendidikan Gibran di mahkamah.
KONFIRMASI dari ruang sidang menyebut keputusan diambil secara kolektif. Tidak ada dissenting opinion yang dibacakan terbuka dalam agenda malam itu.
Dampak dan Perkembangan
Putusan ini mengakhiri babak sengketa hukum yang menyeret nama Gibran. Sejumlah pihak menanti sejak agenda sidang diumumkan.
Pengamat menilai vonis ini menegaskan posisi MK sebagai penjaga konstitusi. Namun, reaksi politik diperkirakan tetap muncul dalam beberapa jam ke depan.
Saksi mata di lokasi melaporkan pengamanan ketat di sekitar gedung MK. Massa tidak diizinkan mendekat ke area sidang. Petugas bersiaga penuh sejak sore.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari kubu pemohon. Tim hukum Denny Indrayana dikabarkan akan menyampaikan sikap dalam waktu dekat.
UPDATE akan terus dikembangkan begitu ada keterangan baru dari pihak terkait.
Comments (0)