BOSTON — Pemkot Boston Putus Kontrak Kamera Pengawas Flock Safety

Pemerintah Kota Boston secara resmi menghentikan penggunaan sistem kamera pemindai pelat nomor kendaraan otomatis buatan Flock Safety. Langkah tegas ini diambil setelah penyedia teknologi pengawas tersebut ketahuan membagikan data pelacakan kendaraan ke tingkat nasional. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan kontrak kerja sama yang secara eksplisit mewajibkan pembatasan akses data hanya untuk lingkup lokal.

Keputusan pembatalan ini menandai langkah berani dari otoritas kota dalam menjaga privasi data warganya dari potensi pengawasan massal tanpa izin. Kasus ini sekaligus menyoroti risiko besar dari penggunaan teknologi pemantauan ruang publik oleh pihak swasta.

Pelanggaran Kontrak dan Pernyataan Resmi Wali Kota

Wali Kota Boston, Michelle Wu, menyampaikan pengumuman pembatalan ini secara terbuka dalam sesi wawancara bulanan "Ask the Mayor" di stasiun penyiaran GBH News. Wu secara gamblang mengonfirmasi bahwa pemerintah kota telah menghentikan seluruh operasional perangkat dari vendor tersebut.

"Kami sebenarnya telah meninggalkan dan menghentikan pengoperasian Flock sepenuhnya di Boston," tegas Wali Kota Michelle Wu.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa hari sebelum diterbitkannya laporan tahunan pengawasan teknologi Kota Boston. Dalam dokumen publik tersebut, terungkap bahwa Kepolisian Kota Boston (Boston Police Department/BPD) sempat menguji coba 45 unit kamera Automated License Plate Reader (ALPR) milik Flock Safety sejak kurun waktu April hingga September tahun lalu.

Namun, dalam laporan itu dijelaskan bahwa terjadi sebuah vendor error atau kesalahan teknis dari pihak penyedia jasa pada hari-hari awal uji coba. Kesalahan ini menyebabkan fitur "nationwide lookup" teraktivasi secara otomatis, sehingga data pergerakan kendaraan di Boston dapat diakses oleh lembaga penegak hukum lain di seluruh wilayah Amerika Serikat.

Detail Pelanggaran dan Perbandingan Operasional

Penggunaan sistem pemindai pelat nomor otomatis sejatinya dirancang untuk membantu kepolisian mengidentifikasi kendaraan yang terhubung dengan tindak kejahatan lokal. Namun, pengaktifan fitur pelacakan nasional tanpa persetujuan kontrak membuat data sensitif warga Boston terekspos secara luas tanpa perlindungan privasi yang memadai.

Berikut adalah rincian perbandingan antara kesepakatan awal dan realisasi lapangan yang ditemukan dalam evaluasi pemerintah kota:

Temuan ini menunjukkan betapa rentannya sistem pemantauan ketika kontrol teknis sepenuhnya diserahkan kepada pihak ketiga tanpa pengawasan langsung yang ketat.

Dampak Terhadap Perlindungan Privasi dan Sikap Pemkot

Penghentian kerja sama ini memicu evaluasi mendalam terkait penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan kamera pengawas di ruang-ruang publik. Para aktivis kebebasan sipil dan hak privasi menilai tindakan Pemkot Boston sebagai preseden positif yang sangat penting bagi perlindungan data pribadi warga.

Beberapa poin utama yang menjadi alasan keberatan publik dan pemerintah kota antara lain:

• Potensi Pengawasan Massal: Pembukaan akses data nasional memungkinkan pelacakan rute perjalanan warga tanpa adanya surat perintah pengadilan.
• Pelanggaran Kepercayaan Vendor: Kesalahan teknis yang memicu pembagian data nasional merusak aspek transparansi dan kepercayaan hukum.
• Kerentanan Penyalahgunaan Data: Data lokasi yang terkumpul berisiko diakses oleh pihak luar yang tidak berwenang untuk tujuan di luar penegakan hukum lokal.

Pemerintah Kota Boston menegaskan tidak akan menoleransi kelalaian teknis yang merugikan masyarakat. Bagi otoritas kota, perlindungan data pribadi dan kebebasan sipil warga merupakan prinsip dasar yang tidak dapat ditawar dengan alasan efisiensi teknologi penegakan hukum semata.