BMKG — September 2026 Masih Jadi Puncak Kritis Karhutla

Kabut tipis mulai menyelimuti ufuk timur, membawa aroma hangus yang tak asing bagi masyarakat di pedalaman Sumatra dan Kalimantan. Di balik paparan terik matahari yang menyengat, bayang-bayang bencana ekologi kembali mengintai kawasan hutan Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa September 2026 diproyeksikan masih menjadi fase paling kritis dalam siklus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring dengan fenomena El Nino yang diprediksi bertahan hingga tahun 2027.

Ancaman El Nino Long-Duration dan Krisis Iklim

Kondisi iklim global yang kian tidak menentu memperpanjang durasi musim kemarau di wilayah Nusantara. BMKG mencatat bahwa akumulasi suhu permukaan laut yang abnormal telah memicu penguatan fenomena El Nino secara berkelanjutan. Dampaknya, hari tanpa hujan (HTH) tercatat jauh lebih panjang dibanding rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.

Menurut analisis meteorologi, keterlambatan munculnya musim hujan memicu kekeringan ekstrem di 6 provinsi prioritas penanganan karhutla, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kelembapan tanah yang merosot tajam hingga ke titik terendah menjadikan lahan gambut sangat rentan terbakar hanya dari percikan api terkecil.

Mitigasi Komprehensif dan Peringatan Ahli

Menghadapi potensi bencana yang meluas, BMKG mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak menganggap remeh potensi eskalasi titik panas (hotspot). Penanganan tidak lagi bisa mengandalkan metode konvensional saat api sudah membesar, melainkan membutuhkan penanganan pencegahan dari hulu secara masif.

"Fase September 2026 merupakan titik krusial di mana ambang batas kekeringan mencapai puncaknya. Jika El Nino bertahan hingga 2027 tanpa ada intervensi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) dan pembasahan gambut yang terencana, risiko kebakaran sistemik skala besar akan sangat sulit dihindari," tegas perwakilan tim analisis iklim BMKG.

Selain memperkuat kesiapsiagaan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla darat dan udara, koordinasi antar-lembaga seperti BNPB, KLHK, serta TNI/Polri terus dipacu. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan secara ilegal juga menjadi kunci utama untuk menekan munculnya titik api baru di kawasan korporasi maupun konsesi perkebunan.

Dampak Ekologis, Ekonomi, dan Kesehatan

Ancaman karhutla jangka panjang ini membawa konsekuensi serius bagi kehidupan masyarakat. Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di beberapa kawasan urban diperkirakan dapat menembus level Sangat Tidak Sehat hingga Berbahaya jika eskalasi asap tak terkendali. Risiko penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mengintai jutaan jiwa, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia.

Di samping itu, kerugian ekonomi akibat penghentian aktivitas penerbangan, penurunan produktivitas kerja, hingga ancaman sanksi diplomatik akibat kabut asap lintas batas (transboundary haze) menjadi pertimbangan vital. Pemerintah diharapkan segera mengalokasikan anggaran darurat bencana dan mengoptimalkan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga agar vegetasi lahan gambut tetap basah sepanjang tahun kritis tersebut.