Bima Arya Serukan Sinergi Daerah Kendalikan Inflasi

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa sinergi antardaerah adalah senjata utama untuk meredam inflasi dan memperkuat ketahanan pangan. Pernyataan ini disampaikan di hadapan para kepala daerah dalam rapat koordinasi nasional, Kamis (10/7/2025).

"Kita tidak bisa hanya bergantung pada pusat. Setiap daerah harus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga," ujar Bima. Ia menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah hanya mungkin tercapai jika inflasi berada dalam kendali yang ketat.

Inflasi dan Target Pertumbuhan 8 Persen

Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 8 persen tahun ini, naik signifikan dari capaian tahun sebelumnya. Untuk mewujudkannya, Bank Indonesia dan pemerintah menargetkan inflasi inti tetap di kisaran 3±1 persen. Namun, tekanan dari volatile food (pangan bergejolak) menjadi ancaman nyata. Data terakhir menunjukkan inflasi tahunan masih di 2,8 persen, tetapi komoditas seperti beras, cabai, dan bawang merah kerap melonjak tak terduga.

Bima Arya menekankan, pergerakan harga yang tinggi di sejumlah daerah sering kali dipicu oleh lemahnya koordinasi distribusi. "Ini soal nyawa rakyat. Harga beras naik sedikit saja, daya beli langsung terpukul," kata mantan Wali Kota Bogor ini.

Ketahanan Pangan: Dari Lahan ke Meja

Kunci pengendalian inflasi, menurut Bima, adalah ketahanan pangan yang kokoh. Ia meminta daerah untuk segera memetakan potensi pertanian lokal. Provinsi dengan surplus produksi seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan diminta menjalin kerja sama dengan daerah defisit seperti Kalimantan dan Papua. "Jangan sampai ada yang kelaparan di tengah kelimpahan," tegasnya.

Langkah konkret yang disorot meliputi: optimalisasi lahan tidur, pengembangan cadangan pangan daerah, serta penguatan Bulog dan BUMD pangan. Setiap daerah juga diminta menggelar operasi pasar murah secara berkala, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Instruksi Tegas: Sinergi Bukan Opsi, Melainkan Keharusan

Bima Arya memberikan arahan teknis kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota. Beberapa poin penting yang harus dijalankan:

Pertama, mengaktifkan dan memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan melibatkan semua stakeholder, termasuk Bulog, kepolisian, dan asosiasi pedagang. Kedua, melaporkan data harga harian secara real-time ke pusat melalui sistem digital yang sudah disediakan Kemendagri. Ketiga, menyusun peta rawan inflasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengantisipasi gejolak musiman.

"Kecepatan dan akurasi data adalah kunci. Jika ada kenaikan harga yang mencurigakan, kami ingin tahu dalam hitungan menit, bukan hari," ujarnya. Kemendagri, lanjut Bima, akan menggelar rapat koordinasi setiap dua minggu untuk memonitor perkembangan.

Respon Positif dan Tantangan ke Depan

Pengamat ekonomi dari Indef, Andry Satrio, menilai dorongan ini sangat relevan. "Inflasi di Indonesia sering kali bersumber dari masalah distribusi dan tata niaga yang kacau. Kalau daerah bisa bersinergi, dampaknya besar," katanya. Ia mencontohkan keberhasilan Jawa Tengah yang berhasil menekan inflasi pangan melalui sistem logistik terpadu.

Meski optimistis, Bima mengakui tantangan seperti perbedaan kapasitas fiskal antardaerah dan kondisi geografis yang sulit. Namun, dengan komitmen bersama, ia yakin target 8 persen bukan sekadar mimpi. "Kami akan kawal terus. Tidak ada ruang untuk ego sektoral," pungkasnya. Dengan begitu, sinergi daerah bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata yang akan menentukan nasib ekonomi Indonesia ke depan.