Bima Arya Dukung Penguatan Sistem Penanganan Kekerasan Anak di Daerah

JAKARTA — BREAKING: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan dukungan penuh Kemendagri untuk memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah.

Penegasan itu disampaikan Bima Arya dalam forum koordinasi lintas sektor. Ia menuntut seluruh pemerintah daerah bergerak cepat. Tidak boleh ada lagi penanganan korban yang terfragmentasi.

KONFIRMASI dari Kemendagri menyebut arah kebijakan kini fokus pada dua hal besar. Yakni integrasi layanan dan keberlanjutan program perlindungan.

Integrasi Layanan Jadi Kunci

Bima Arya menyebut banyak kasus kekerasan gagal ditangani karena layanan berjalan sendiri-sendiri. Kepolisian, puskesmas, dinas sosial, dan unit perlindungan kerap tidak terhubung.

Karena itu, Kemendagri mendorong setiap daerah membangun mekanisme rujukan terpadu. Satu pintu masuk laporan. Satu alur penanganan. Satu data bersama.

Menurut Bima, integrasi bukan sekadar wacana. Ia meminta integrasi masuk dokumen perencanaan daerah. Mulai dari RPJMD hingga APBD.

Kasus Kekerasan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Data nasional menunjukkan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus bermunculan. Banyak kasus baru terungkap setelah korban berani bersuara.

Bima Arya menyebut angka resmi belum menggambarkan kondisi sesungguhnya. Kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sekitar masih kerap disembunyikan.

Stigma dan ketakutan membuat korban enggan melapor. Karena itu, sistem layanan harus ramah dan melindungi identitas korban.

Keberlanjutan Program Disorot

UPDATE: Bima Arya juga menyorot program perlindungan yang berhenti di tengah jalan. Banyak unit layanan aktif hanya saat ada anggaran proyek.

Ia menegaskan layanan korban tidak boleh bergantung pada momentum. Korban kekerasan butuh pendampingan jangka panjang. Mulai dari pendampingan hukum, psikologis, hingga pemulihan ekonomi.

Kemendagri, lanjutnya, akan mengawal keberlanjutan itu lewat evaluasi berkala terhadap kinerja pemerintah daerah.

Peran Strategis Pemerintah Daerah

Bima Arya menyebut pemerintah daerah berada di garda terdepan. Mereka paling dekat dengan korban. Mereka pula yang pertama menerima laporan.

Karena itu, ia meminta kepala daerah memperkuat unit layanan perlindungan perempuan dan anak. Layanan harus tersedia hingga tingkat kabupaten dan kota.

Kapasitas sumber daya manusia juga jadi perhatian. Petugas layanan dinilai perlu pelatihan berkelanjutan. Terutama dalam penanganan korban anak yang butuh pendekatan khusus.

Pemerintah Desa Diminta Siaga

Kemendagri turut menyorot peran pemerintah desa dan kelurahan. Mereka menjadi ujung tombak deteksi dini kekerasan di masyarakat.

Bima meminta perangkat desa proaktif memantau keluarga rentan. Laporan awal dari tingkat RT dan RW bisa menyelamatkan korban lebih cepat.

Anggaran dan Data Jadi Sorotan

Dari sisi anggaran, Kemendagri mendorong alokasi khusus dalam APBD. Bima menegaskan perlindungan perempuan dan anak bukan program sampingan. Ini program prioritas.

Dari sisi data, ia meminta daerah memperbarui pelaporan kasus secara berkala. Data akurat menjadi dasar intervensi yang tepat sasaran.

Selama ini, angka kekerasan di lapangan diyakini jauh lebih tinggi dari laporan resmi. Fenomena gunung es masih menjadi tantangan besar.

Kolaborasi Lintas Pihak Didorong

Bima Arya menegaskan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ia mengajak lembaga masyarakat, akademisi, dan dunia usaha terlibat aktif.

Rumah aman, lembaga bantuan hukum, dan komunitas peduli anak disebut mitra strategis. Peran mereka vital dalam menjangkau korban di pelosok.

Ia juga mengingatkan pentingnya pencegahan. Edukasi sejak dini di sekolah dan keluarga harus digencarkan. Kekerasan harus diputus sejak hulu.

Langkah Selanjutnya

Kemendagri dilaporkan menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut. Di antaranya penguatan regulasi di tingkat daerah dan koordinasi pusat-daerah.

Bima Arya meminta jajarannya memetakan daerah dengan layanan lemah. Intervensi akan diprioritaskan di wilayah tersebut.

PERKEMBANGAN selanjutnya, Kemendagri akan memantau implementasi kebijakan ini lewat mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Perhatian publik kini tertuju pada komitmen kepala daerah. Dukungan pusat sudah dinyatakan. Eksekusi di lapangan menjadi penentu.

Portal ini akan terus memantau perkembangan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah. Nantikan UPDATE berikutnya.