Jaksa Pemakzulan Sara Duterte Panggil Mantan Hakim Pengadilan Tipikor

MANILA — Tim jaksa penuntut dalam sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, mulai menyusun langkah agresif dengan menghadirkan sejumlah saksi kunci berprofil tinggi. Langkah ini diambil guna membuktikan tuduhan kepemilikan harta kekayaan tak wajar (unexplained wealth) yang menyeret putri mantan Presiden Rodrigo Duterte tersebut ke jurang pemakzulan.

Jaksa penuntut Terry Ridon mengonfirmasi kepada awak media bahwa pihaknya telah secara resmi mengajukan permohonan penerbitan surat panggilan paksa (subpoena) kepada majelis pengadilan pemakzulan. Panggilan tersebut ditujukan kepada sejumlah tokoh hukum dan pejabat pengawas keuangan terkemuka di Filipina.

Daftar Saksi Mahkota dari Tiga Lembaga Kunci

Dalam daftar saksi pertama yang diajukan oleh tim penuntut, terdapat figur penting dari ranah peradilan antikorupsi serta otoritas pengawas arsip negara. Saksi-saksi tersebut diharapkan dapat membuka tabir ketidaksesuaian laporan kekayaan sang wakil presiden.

Berikut adalah tiga nama utama yang diminta untuk hadir memberikan kesaksian di hadapan majelis:

• Amparo Cabotaje-Tang — Pensiunan Ketua Hakim Sandiganbayan (Pengadilan Khusus Antikorupsi Filipina).
• Karen Batu — Pelaksana Tugas (OIC) Divisi Catatan di Kantor Ombudsman Filipina.
• Gerardo del Rosario — Direktur Departemen Pendaftaran dan Pemantauan Perusahaan pada Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC).

"Kehadiran para saksi ini sangat krusial untuk memverifikasi dokumen resmi, aliran kepemilikan aset, serta kepatuhan pelaporan kekayaan pejabat publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," tegas Terry Ridon di Manila.

Dugaan Pelanggaran Konstitusi dan Pengkhianatan Kepercayaan

Proses pemakzulan ini berakar dari dakwaan berat terhadap Sara Duterte, yang dituding melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik serta pelanggaran berat terhadap Konstitusi Filipina. Fokus utama pemeriksaan mengarah pada ketidaksinkronan Laporan Harta Kekayaan, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (SALN) yang dilaporkannya selama memegang jabatan publik.

Keterlibatan pejabat dari Kantor Ombudsman dan SEC bertujuan untuk mencocokkan dokumen bisnis, kepemilikan saham perusahaan, serta riwayat deklarasi harta yang pernah diserahkan. Sementara itu, keahlian hukum dan rekam jejak Amparo Cabotaje-Tang sebagai mantan ketua pengadilan antikorupsi dinilai akan memberikan bobot pembuktian yang signifikan mengenai standar kepatutan integritas pejabat negara.

Eskalasi Konflik Politik di Manila

Sidang pemakzulan ini menandai babak baru dalam dinamika perpolitikan Filipina yang kian memanas. Hubungan antara kubu Sara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr. diketahui semakin merenggang setelah koalisi politik yang memenangkan pemilu 2022 pecah akibat berbagai perselisihan kebijakan dan alokasi anggaran dana rahasia.

Jika terbukti bersalah dalam persidangan pemakzulan di Senat, Sara Duterte tidak hanya berisiko dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, tetapi juga dapat dijatuhi sanksi larangan seumur hidup untuk menduduki jabatan publik di Filipina. Sidang lanjutan dijadwalkan akan memeriksa dokumen-dokumen keuangan tambahan dalam beberapa pekan mendatang.