JAKARTA — Ratu Máxima dari Belanda merampungkan rangkaian kunjungan kerja ke Indonesia

Agenda Utama: Mendorong Akses Keuangan Universal

Selama empat hari, Ratu Máxima menggelar serangkaian dialog dengan pemerintah, bank sentral, pelaku industri teknologi finansial, serta kelompok usaha mikro dan kecil. Ia menekankan bahwa Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperluas kepemilikan rekening bank, namun masih menghadapi kesenjangan pada segmen perempuan, petani, dan masyarakat di daerah tertinggal.

“Saya sangat terkesan dengan transformasi digital yang terjadi di sini. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya membuka rekening, melainkan memastikan layanan keuangan benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan,” ujar Ratu Máxima dalam diskusi tertutup bersama perwakilan fintech di Jakarta, Rabu (26/11).

Indonesia dan Cetak Biru Inklusi Keuangan 2030

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa inklusi keuangan Indonesia mencapai 52 persen pada 2024, naik dari 36 persen satu dekade lalu. Meski demikian, target nasional sebesar 90 persen pada 2030 membutuhkan lompatan besar, terutama di sektor pertanian dan maritim. Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun peta jalan baru yang mengintegrasikan identitas digital, pembayaran nontunai, dan literasi keuangan berbasis komunitas.

Ratu Máxima mendorong Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan infrastruktur digital publik, seperti Indonesia Digital Identity (ID) dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sebagai tulang punggung layanan keuangan inklusif.

“Kami sejalan dengan pandangan Yang Mulia. Inklusi keuangan bukan sekadar statistik, tapi tentang memberi kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat Indonesia, di mana pun mereka berada,” kata Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan.

Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

Isu kesenjangan gender menjadi sorotan utama dalam kunjungan kali ini. Ratu Máxima mengunjungi pusat pelatihan ekonomi perempuan di Tangerang yang diinisiasi oleh koperasi digital. Di sana, ia berdialog dengan puluhan pelaku usaha ultra-mikro yang berhasil meningkatkan pendapatan berkat akses kredit tanpa agunan dan edukasi pengelolaan keuangan.

Sebagai tindak lanjut, disepakati tiga program prioritas yang akan dikawal bersama:

• Perluasan program kredit wirausaha perempuan berbasis tanggung renteng kelompok dengan suku bunga rendah.
• Integrasi layanan keuangan dalam ekosistem pasar digital agar perempuan di pedesaan dapat langsung menabung, mengasuransikan panen, dan mengakses pinjaman mikro melalui platform yang sudah mereka gunakan.
• Pilot proyek literasi keuangan inklusif di 100 desa percontohan yang melibatkan kader PKK dan pendamping UMKM.

Kerja Sama Teknikal dengan UN dan Sektor Swasta

Dalam lawatannya, Ratu Máxima juga menjembatani komitmen sejumlah lembaga internasional dan swasta untuk mendukung pendanaan inklusif. United Nations Development Programme (UNDP) dan International Finance Corporation (IFC) menyatakan kesiapan mendanai proyek-proyek percontohan sebesar 120 juta dolar AS selama tiga tahun ke depan, difokuskan pada wilayah Indonesia Timur.

“Investasi ini bukan charity. Ini adalah keyakinan bahwa ketika perempuan dan petani kecil memiliki akses keuangan, roda ekonomi bergerak lebih cepat dan kokoh,” ujar Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura, dalam pertemuan yang difasilitasi utusan khusus Belanda.

Rute Diplomasi dan Masa Depan Kerja Sama

Kunjungan Ratu Máxima kali ini tidak hanya menyentuh ranah teknis, tetapi juga menjadi sinyal penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belanda. Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Marc Gerritsen, menyebut lawatan ini menjadi yang paling produktif karena langsung menyentuh kebijakan prioritas nasional.

Pasca-kunjungan, Indonesia akan membentuk tim koordinasi nasional lintas kementerian untuk memantau implementasi rekomendasi yang dihasilkan, dengan laporan berkala yang akan disampaikan langsung ke kantor UNSGSA di New York.