Satgas Lundup Polri Bongkar Kasus Impor, Selamatkan Duit Negara Hampir Rp 1 Triliun

Jakarta - Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penyelundupan dan impor ilegal membuahkan hasil signifikan. Satuan Tugas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Penyelundupan (Satgas Gakkum Lundup) yang berada di bawah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga nyaris Rp 1 triliun.

Keberhasilan besar ini merupakan akumulasi dari pengungkapan berbagai kasus impor ilegal yang ditangani selama dua bulan terakhir. Informasi ini dihimpun langsung oleh tim media kami dari keterangan resmi pihak kepolisian pada Minggu (28/6/2026).

Dibentuk April 2026, Sejalan Visi Presiden

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, Satgas Gakkum Lundup Polri merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada April 2026. Pembentukan satgas ini tidak lepas dari instruksi strategis Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap maraknya praktik impor ilegal yang merugikan perekonomian nasional.

Dalam operasinya, satgas ini fokus menindak tegas para pelaku penyelundupan yang selama ini merusak tatanan perdagangan dan merugikan industri dalam negeri. Hampir Rp 1 triliun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan menjadi bukti nyata efektivitas kerja satgas tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, menegaskan bahwa kerja satgas ini merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Penegakan hukum ini bentuk komitmen nyata Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan seluruh aktivitas perdagangan dan importasi di Indonesia berjalan sesuai kekuatan hukum yang berlaku.

Dengan pencapaian ini, Polri menunjukkan bahwa penindakan terhadap kejahatan ekonomi, khususnya di sektor impor, menjadi prioritas utama. Publik pun berharap konsistensi penegakan hukum ini terus berlanjut untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia.