PANGKALAN BUN — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, BARU SAJA dilaporkan semakin parah dan tak terkendali. Bupati Nurhidayah secara resmi mendesak pemerintah pusat turun tangan langsung menangani situasi darurat ini.
"Kami butuh bantuan pusat sekarang, tidak bisa lagi ditunda," tegas Nurhidayah dalam konfirmasi menit lalu. Ia menyebut kapasitas daerah sudah kewalahan menghadapi titik api yang terus meluas.
Fakta Kunci di Lapangan
- Karhutla melanda kawasan konservasi Tanjung Puting, habitat orangutan dan bekantan.
- Titik api dilaporkan bertambah dalam 24 jam terakhir.
- Asap tebal menyelimuti Pangkalan Bun dan sekitarnya.
- Tim gabungan daerah kewalahan soal personel dan peralatan.
- Evakuasi warga terdampak mulai disiagakan.
Menurut laporan saksi mata, api menyebar cepat karena angin kencang dan lahan gambut kering. Petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi karena akses terbatas dan sumber air jauh.
Status Darurat Dipertimbangkan
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempertimbangkan menaikkan status menjadi siaga darurat karhutla. Langkah ini membuka akses bantuan pusat, termasuk personel TNI-Polri dan pesawat water bombing.
Nurhidayah menegaskan, tanpa intervensi pusat, kebakaran berpotensi meluas ke permukiman. Ia juga meminta tambahan helikopter patroli dan teknologi modifikasi cuaca.
Dampak ke Warga dan Satwa
Kualitas udara di Pangkalan Bun dikabarkan memburuk. Warga mulai membagikan masker secara mandiri. Sekolah dan aktivitas luar ruang terancam terganggu.
Kawasan Tanjung Puting merupakan rumah bagi ribuan orangutan. Karhutla dikhawatirkan mengancam ekosistem dan satwa dilindungi. Aktivis lingkungan mendesak penanganan cepat.
Seruan ke Pemerintah Pusat
Bupati meminta BNPB, KLHK, dan BMKG berkoordinasi lintas instansi. "Ini bukan hanya soal Kobar, ini soal nasional," ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah pusat. Perkembangan situasi terus dipantau. Warga diminta tetap waspada dan mengurangi aktivitas luar ruang.
UPDATE akan menyusul begitu ada konfirmasi resmi dari otoritas pusat maupun tim lapangan.
Comments (0)