Bobby Usul Aturan Khusus Anti-Narkoba di Sumut

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution BARU SAJA mengusulkan pembentukan regulasi khusus pemberantasan narkoba. Usulan itu disampaikan saat menerima kunjungan Kapolda Sumut yang baru di Kantor Gubernur, Senin (13/10/2025).

Langkah ini dikonfirmasi langsung dari pertemuan tertutup kedua pihak. Bobby menegaskan sinergi dengan kepolisian harus diperkuat. Narkoba disebut sebagai ancaman nyata bagi keamanan daerah dan sektor pariwisata.

Fakta Kunci Pertemuan

• Gubernur Bobby Nasution menerima kunjungan resmi Kapolda Sumut yang baru menjabat.
• Agenda utama: penguatan sinergi pemberantasan narkoba di seluruh kabupaten/kota.
• Bobby mengusulkan regulasi khusus sebagai payung hukum aksi anti-narkoba.
• Fokus tambahan: menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pariwisata Sumut.
• Pertemuan berlangsung di Kantor Gubernur Sumut, Medan.

"Kita dorong aturan khusus. Ini bukan sekadar imbauan," ujar Bobby dalam keterangan yang dikonfirmasi usai pertemuan. Menurutnya, Perda atau regulasi sejenis dibutuhkan agar penindakan punya dasar kuat.

Kapolda Sumut yang baru menyambut positif usulan tersebut. Ia dilaporkan siap menyinergikan program kepolisian dengan pemerintah provinsi. Koordinasi lintas sektor dinilai kunci menekan peredaran barang haram itu.

Dampak ke Pariwisata

Bobby menyoroti kawasan wisata Sumut. Kawasan Danau Toba dan sejumlah destinasi unggulan harus bebas narkoba. Wisatawan, kata dia, menilai keamanan sebagai faktor utama. Citra daerah dipertaruhkan.

Data dari aparat menunjukkan sejumlah titik rawan masih jadi perhatian. Operasi gabungan disebut akan diperkuat. Polda Sumut berkomitmen menindak jaringan pengedar hingga akar.

Saksi mata di lokasi menyebut pertemuan berlangsung hangat. Kedua pihak membahas peta jalan jangka panjang. Hasil pertemuan akan ditindaklanjuti dalam rapat teknis pekan ini.

Langkah Selanjutnya

• Pemprov Sumut menyiapkan draf regulasi khusus anti-narkoba.
• Polda Sumut memperkuat operasi di titik rawan peredaran.
• Sinergi pemprov dan kepolisian diperluas ke bidang keamanan dan pariwisata.
• Evaluasi berkala akan dilakukan untuk mengukur efektivitas aturan.

Perkembangan terbaru menyebut belum ada tenggat resmi pengesahan regulasi. Namun Bobby menargetkan pembahasan segera masuk agenda legislasi. Dukungan DPRD Sumut masih dinantikan.

UPDATE: Aparat mengimbau warga aktif melaporkan aktivitas mencurigakan. Kanal pengaduan disiapkan di tingkat kecamatan. Partisipasi publik disebut penentu keberhasilan kebijakan ini.

Breaking news ini terus berkembang. Beritatercepat akan memperbarui setiap perkembangan resmi dari Pemprov Sumut dan Polda Sumut.