Vonis Nadiem Makarim Digelar Hari Ini, Kasus Korupsi Chromebook Masuki Babak Akhir

Jakarta - Sidang vonis terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jutaan unit Chromebook akan digelar hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Agenda pembacaan putusan ini menjadi titik kulminasi dari rangkaian persidangan yang telah berlangsung selama lima bulan terakhir, menyedot perhatian publik luas karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara dan proyek strategis di sektor pendidikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Rahmat Sentosa dijadwalkan membacakan amar putusan pada pukul 09.30 WIB. Sidang akan digelar dengan pengamanan ketat menyusul tingginya animo publik dan potensi mobilisasi massa pendukung maupun penolak kebijakan digitalisasi sekolah yang diinisiasi Nadiem semasa menjabat.

Dakwaan dan Tuntutan Jaksa

Nadiem Makarim didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan 2,4 juta unit perangkat Chromebook untuk sekolah-sekolah di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) pada tahun anggaran 2022-2023. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalilkan bahwa proses lelang dipenuhi berbagai kejanggalan, mulai dari spesifikasi teknis yang disusun secara khusus untuk memenangkan vendor tertentu, hingga penggelembungan harga yang merugikan keuangan negara hingga Rp1,2 triliun.

Dalam nota tuntutannya, jaksa menuntut Nadiem dengan pidana penjara 12 tahun, denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp400 miliar. Jaksa meyakini bahwa kebijakan Merdeka Belajar yang menjadi payung program digitalisasi ini tidak dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, melainkan disusupi kepentingan pihak-pihak tertentu yang dekat dengan Nadiem.

"Terdakwa menyalahgunakan kewenangannya selaku menteri untuk mengintervensi proses pengadaan secara tidak langsung. Ada rangkaian pertemuan dan komunikasi yang menunjukkan adanya arahan untuk memenangkan perusahaan terafiliasi," ujar jaksa KPK dalam sidang tuntutan pekan lalu.

Pembelaan dan Konteks Kebijakan

Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem Makarim secara konsisten membantah seluruh dakwaan. Mereka berargumen bahwa program digitalisasi sekolah adalah amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang pelaksanaannya dilakukan oleh aparatur sipil negara yang profesional. Nadiem, klaim mereka, tidak pernah sekalipun menerbitkan instruksi personal yang menyalahi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam nota pembelaan setebal 450 halaman, tim penasihat hukum menegaskan bahwa Nadiem justru menjadi motor penggerak transparansi di Kemendikbudristek. Mereka menyandingkan data bahwa harga satuan Chromebook dalam kontrak masih dalam rentang harga pasar internasional jika mempertimbangkan garansi layanan purnajual, pelatihan guru, dan infrastruktur pendukung yang melekat dalam paket pengadaan.

Persidangan yang telah bergulir sejak September 2025 ini telah memeriksa 78 saksi, tujuh ahli, dan menghadirkan sejumlah bukti elektronik. Vonis hari ini akan menjadi ujian besar bagi kredibilitas gerakan antikorupsi di Indonesia, mengingat posisi Nadiem sebagai figur muda yang dielu-elukan dalam kabinet sebelumnya.

Media kami akan menghadirkan pembaruan langsung dari ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan majelis hakim diharapkan tidak hanya menjawab nasib hukum Nadiem, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai masa depan program digitalisasi pendidikan nasional yang sempat terhenti sejak kasus ini mencuat.