Usul Batasan Umur Jemaah Haji, Ketua DPW FK KBIHU Jabar Sebut Lansia Bikin Repot

JAKARTA, Beritatercepat.com — Sebuah usulan kontroversial mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan para pemangku kepentingan ibadah haji. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) Jawa Barat, Syatori, secara terbuka meminta adanya pembatasan usia bagi jemaah lanjut usia (lansia) yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

Pernyataan tersebut disampaikan Syatori secara langsung di hadapan anggota dewan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Dalam forum resmi itu, ia mengutarakan keluh kesah para pembimbing ibadah yang kerap kewalahan menangani jemaah berusia senja.

"Kami terus terang, untuk lansia ini repot. Merepotkan diri sendiri dan merepotkan orang lain," ujar Syatori dalam rapat tersebut, dikutip dari laporan tim media kami di lokasi.

Syatori menuturkan, meskipun pemerintah telah mencanangkan program Haji Ramah Lansia, realita di lapangan menghadirkan tantangan berat bagi para pembimbing KBIHU. Ia mencontohkan sejumlah kesulitan teknis, mulai dari mobilitas jemaah yang terbatas, kondisi kesehatan yang rentan menurun drastis, hingga kebutuhan pengawalan ekstra yang tak jarang menghambat ritme perjalanan ibadah rombongan secara keseluruhan.

Menurut Syatori, beban pendampingan terhadap lansia tidak hanya dirasakan oleh petugas, tetapi juga berdampak pada jemaah lain dalam satu kelompok terbang. Fokus perhatian yang tersedot untuk menangani lansia dengan kebutuhan khusus kerap memicu keterlambatan agenda kolektif selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Namun, usulan tersebut langsung menuai respons kritis dari para wakil rakyat. Sejumlah anggota Komisi VIII DPR RI menilai gagasan pembatasan usia bertentangan dengan semangat keadilan dan kesempatan yang dijamin konstitusi bagi seluruh warga negara. Mereka menegaskan, persoalan teknis pendampingan seharusnya diselesaikan dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP), bukan dengan menutup pintu bagi mereka yang telah menanti puluhan tahun untuk mendapat panggilan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menyayangkan narasi yang cenderung menyudutkan jemaah lansia. Pihaknya menekankan bahwa berhaji adalah hak setiap muslim yang mampu, tanpa memandang batas usia. DPR berkomitmen untuk terus mendorong Kementerian Agama agar meningkatkan kualitas layanan dan akomodasi yang lebih adaptif bagi jemaah lanjut usia, sejalan dengan visi Haji Ramah Lansia yang telah dicanangkan.

RDP tersebut digelar dalam rangka menyerap aspirasi serta membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas bimbingan dan perlindungan jemaah di seluruh embarkasi.