Sari Yuliati Ditunjuk Gantikan Mukhtarudin Sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPR

Jakarta – Partai Golongan Karya (Golkar) mengejutkan publik politik dengan menunjuk Sari Yuliati sebagai Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI, menggantikan Mukhtarudin. Perombakan ini diumumkan secara resmi oleh Ketua Umum Golkar pada Senin (6/10/2025) dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan legislator serta pengamat politik.

Sari Yuliati bukan nama baru di Senayan. Politisi kelahiran Surabaya, 12 Juli 1968 ini telah malang-melintang di dunia legislatif dan dikenal sebagai salah satu kader militan Golkar dari Jawa Timur. Sebelum dipercaya memegang posisi strategis di fraksi, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Jejak Karier Politik Sari Yuliati

Perjalanan politik Sari Yuliati dimulai dari DPRD Kota Surabaya pada periode 1999–2004. Keberhasilannya merebut kepercayaan publik membuatnya melangkah ke tingkat provinsi. Selama dua dekade, ia meniti karier dari anggota dewan daerah hingga akhirnya duduk di DPR RI pada 2014.

Di Komisi III, Sari kerap menyuarakan pentingnya reformasi penegakan hukum dan perlindungan perempuan. Rekam jejaknya menunjukkan konsistensi pada isu legislasi yang pro-rakyat, termasuk RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan revisi KUHP. Kiprahnya itu membuatnya dipandang sebagai figur legislator yang vokal dan berpengalaman.

“Bu Sari adalah kader yang sudah teruji loyalitas dan kapasitasnya. Penunjukan ini diharapkan memperkuat koordinasi internal fraksi dan memberi warna baru dalam pengambilan keputusan strategis,” ujar seorang petinggi DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya.

Kronologi Penunjukan

Proses transisi dari Mukhtarudin ke Sari Yuliati berlangsung cepat. Berikut urutan kejadian yang mengarah pada perombakan tersebut:

1. 2 Oktober 2025 – Mukhtarudin menyampaikan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Fraksi karena alasan penugasan partai yang baru.
2. 4 Oktober 2025 – Rapat internal Fraksi Golkar digelar. Sejumlah nama diusulkan, termasuk Sari Yuliati, yang dianggap memiliki kapasitas dan senioritas.
3. 6 Oktober 2025 – Ketua Umum Golkar menandatangani surat keputusan penunjukan Sari Yuliati sebagai Sekretaris Fraksi periode 2025–2026.
4. 6 Oktober 2025 (siang) – Pengumuman resmi disampaikan melalui konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan.

Alasan di Balik Penggantian

Penunjukan Sari Yuliati menimbulkan berbagai spekulasi. Mukhtarudin, yang sebelumnya memegang jabatan tersebut, diisukan akan ditarik ke struktur eksekutif partai untuk mempersiapkan agenda besar Golkar menjelang pemilu 2029. Meski demikian, Ketua Umum Golkar menegaskan bahwa rotasi ini adalah langkah rutin untuk penyegaran organisasi.

“Kami ingin memastikan setiap posisi di fraksi diisi oleh kader terbaik sesuai kebutuhan zaman. Sari Yuliati membawa pengalaman legislasi yang mumpuni, terutama di bidang hukum, yang akan sangat membantu fraksi dalam memperjuangkan agenda reformasi hukum nasional,” tegas Ketua Umum Golkar dalam siaran persnya.

Di sisi lain, penunjukan ini juga dinilai sebagai upaya meningkatkan representasi perempuan di jajaran pimpinan fraksi. Dari enam fraksi besar di DPR, baru tiga yang memiliki sekretaris fraksi perempuan, sehingga kehadiran Sari turut memperkuat narasi inklusivitas.

Respon Publik dan Rekan Sejawat

Kabar ini disambut beragam oleh legislator lain. Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, misalnya, menyatakan optimisme bahwa pengalaman Sari akan memperlancar pembahasan RUU yang selama ini terhambat di tingkat fraksi. “Bu Sari paham betul teknis legislasi, jadi saya kira ini langkah tepat,” katanya.

Sementara itu, kalangan LSM yang bergerak di isu hukum berharap penunjukan ini juga memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap penegakan hukum. “Dengan latar belakangnya di Komisi III, kami yakin beliau bisa membawa perspektif kritis ke dalam fraksi,” ujar Direktur Imparsial.

Tantangan ke Depan

Sebagai Sekretaris Fraksi, Sari akan mengemban tanggung jawab mengkoordinasikan seluruh anggota fraksi dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah, mengatur strategi lobi lintas partai, dan menjadi penghubung utama antara DPR dan DPP Golkar. Posisi ini krusial menjelang pembahasan RUU kontroversial seperti RUU Perampasan Aset dan revisi UU Kejaksaan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Adi Prayitno, menilai bahwa penempatan Sari Yuliati bukan sekadar rotasi biasa. “Ini adalah strategi Golkar untuk menyeimbangkan kepentingan internal dan menjawab tuntutan publik. Sari Yuliati punya modal sosial dan politik yang kuat untuk memuluskan agenda Golkar di parlemen,” katanya.

Kini, mata publik tertuju pada langkah pertama yang akan diambil Sari Yuliati setelah resmi dilantik. Akankah ia membawa perubahan signifikan dalam konstelasi politik di Senayan? Hanya waktu yang akan menjawab.