Mendag Buka Peluang Bulog & ID Food Kuasai Distribusi Minyakita

Kementerian Perdagangan tengah mengkaji rencana agar seluruh distribusi Minyakita, minyak goreng bersubsidi untuk rakyat, disalurkan sepenuhnya melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, yaitu Perum Bulog dan ID Food. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengawasan ketat untuk memastikan produk tersebut sampai ke konsumen dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya kenaikan HET Minyakita di pasaran. Menurutnya, penguatan peran BUMN Pangan dalam rantai distribusi menjadi salah satu solusi yang paling memungkinkan untuk menekan potensi penyimpangan harga di tingkat pengecer.

“Jadi, yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan,” ujar Budi Santoso saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Perkuat Pengawasan Lewat BUMN Pangan

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, distribusi Minyakita selama ini dianggap masih rentan terhadap praktik penimbunan dan penjualan di atas HET. Dengan melibatkan Bulog dan ID Food secara dominan, pemerintah berharap rantai pasok menjadi lebih transparan dan terkendali dari hulu hingga hilir.

Budi menjelaskan bahwa pengambilalihan distribusi secara penuh akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, kedua BUMN tersebut telah memiliki peran dalam penyaluran Minyakita, namun porsinya masih terbatas. Melalui kebijakan baru ini, pemerintah akan meningkatkan volume dan cakupan distribusi mereka hingga mencakup sebagian besar titik pasokan ke pasar tradisional maupun ritel modern.

“Ini bukan langkah tiba-tiba. Kami sudah melakukan pemetaan jalur distribusi dan menemukan bahwa intervensi BUMN Pangan sangat dibutuhkan untuk memotong mata rantai distribusi yang terlalu panjang,” tambah Budi.

Selain memperpendek rantai pasok, penguasaan distribusi oleh Bulog dan ID Food juga dinilai akan memudahkan pengawasan karena kedua lembaga tersebut memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi dengan kementerian. Dengan demikian, setiap pergerakan stok dan data penjualan dapat dipantau secara real-time, sehingga potensi kebocoran atau penjualan di atas HET bisa segera ditindaklanjuti.

Kendati demikian, Budi belum dapat memastikan kapan kebijakan ini akan diterapkan sepenuhnya. Ia menekankan bahwa pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian BUMN, agar transisi distribusi tidak mengganggu ketersediaan Minyakita di pasaran, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan cenderung meningkat.