KemenPU Pastikan Tak Ada Penggunaan APBN Biayai Menteri & Keluarga ke AS

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum RI (PU) menegaskan bahwa kabar yang menyebut Menteri PU Dody Hanggodo bersama istri dan anaknya akan menghadiri Final Piala Dunia dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sama sekali tidak benar. Bantahan ini disampaikan menyusul beredarnya sebuah surat di media sosial yang dianggap sebagai bukti pembiayaan perjalanan keluarga menteri ke luar negeri.

Kementerian PU memastikan tidak ada sepeser pun uang negara yang digunakan untuk membiayai anggota keluarga Dody Hanggodo dalam kunjungan apapun ke Amerika Serikat. Informasi yang viral tersebut dinilai keliru dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik tentang tata kelola keuangan di lingkungan kementerian.

Surat Itu Hanya Syarat Visa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan, surat yang beredar luas di platform digital itu sebenarnya adalah dokumen administratif yang diterbitkan untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu). Dokumen tersebut tidak berkaitan dengan perjalanan dinas, apalagi persetujuan penggunaan anggaran negara.

“Surat yang beredar di media sosial itu merupakan dokumen administrasi untuk pengurusan visa via Kemenlu, bukan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan APBN. Jadi sama sekali tidak ada penggunaan uang negara untuk keperluan pribadi menteri atau keluarganya,” ujar Apri Artoto dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Berdasarkan keterangan dari KemenPU, prosedur penerbitan surat dukungan bagi pemohon visa warga negara Indonesia memang lazim dilakukan antar kementerian untuk memperlancar proses administrasi. Surat semacam itu tidak serta-merta menunjukkan bahwa biaya perjalanan ditanggung oleh negara.

Kementerian PU kembali mengingatkan pentingnya mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada narasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang menyangkut penggunaan uang rakyat. KemenPU berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.