Bupati Gowa Tolak Pansus Hak Angket, Nilai Sudah Menyimpang ke Ranah Privasi

Gowa – Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, secara terbuka menolak pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang tengah bergulir di DPRD Kabupaten Gowa. Ia menilai proses tersebut telah melenceng dan memasuki ranah pribadi yang sama sekali tidak berkaitan dengan kebijakan publik.

Penolakan tegas itu disampaikan langsung di hadapan awak media di Gowa, Rabu (24/6/2026). Menurutnya, meskipun dirinya sangat menghormati fungsi pengawasan yang dijalankan anggota dewan, ia tidak akan tinggal diam jika Pansus justru menyasar urusan personal.

“Saya sangat menghargai tugas dan kewajiban anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, namun menolak keras jika pembahasan pansus telah melenceng ke ranah pribadi yang tidak berkaitan dengan kebijakan publik,” tegasnya.

Selain menyoroti arah pembahasan yang dinilai menyimpang, Bupati juga membantah seluruh kesaksian yang disampaikan sejumlah pihak dalam sidang Pansus. Ia menegaskan bahwa bukti-bukti yang dihadirkan tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pansus Hak Angket Seharusnya Fokus pada Kebijakan

Hak angket merupakan instrumen pengawasan DPRD yang dijamin undang-undang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah daerah. Bupati Sitti Husniah menggarisbawahi bahwa ruang lingkup Pansus semestinya terbatas pada isu-isu strategis dan kebijakan publik yang berdampak luas, bukan pada kehidupan pribadi kepala daerah.

“Jika ada persoalan yang menyangkut kinerja pemerintahan, saya terbuka dan siap memberikan penjelasan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pribadi, itu sudah di luar kewenangan pansus,” ujar dia menambahkan melalui keterangan resminya.

Bantahan atas Saksi dan Bukti

Dalam sidang Pansus yang telah berjalan sebelumnya, sejumlah saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan. Namun, Bupati menilai fakta-fakta yang diungkapkan tidak berdasar dan cenderung bersifat spekulatif. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media kami, sejumlah saksi yang dimintai keterangan memberikan kesaksian yang dianggap Bupati tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan atau program kerja daerah. Hal inilah yang memicu protes keras dari pihak eksekutif.

Potensi Ketegangan Legislatif-Eksekutif

Sikap Bupati ini berpotensi memanaskan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Gowa. Meski demikian, Sitti Husniah menegaskan komitmennya untuk tetap menjalin komunikasi dan menghormati fungsi pengawasan legislatif, asalkan tetap berada dalam koridor hukum dan etika pemerintahan.

Pengamat tata kelola pemerintahan dari Universitas Hasanuddin, yang dihubungi terpisah, menyebut bahwa pembahasan Pansus yang masuk ke wilayah privat bisa mencederai prinsip kepatutan dalam pengawasan. “Pansus memiliki batasan yang jelas. Jika sudah menyentuh ranah pribadi tanpa kaitan kebijakan, itu bisa dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang,” ucapnya.

Hingga berita ini diturunkan, DPRD Gowa belum memberikan respons resmi terkait penolakan Bupati. Namun sejumlah anggota dewan dikabarkan akan segera menggelar rapat internal untuk menyikapi pernyataan tegas kepala daerah tersebut.

Sitti Husniah menutup pernyataannya dengan harapan agar seluruh proses pengawasan tetap berjalan secara objektif dan tidak menjurus pada kepentingan di luar pengelolaan pemerintahan. “Mari kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk menyerang pribadi. Fokus pada pembangunan Gowa yang lebih baik,” pungkasnya.