BGN Serap Arahan KPK, Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Lebih Terfokus

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menerima sejumlah masukan strategis dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih terarah dan tepat sasaran. Pertemuan tersebut berlangsung di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa (7/7/2026).

Audiensi ini dihadiri langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang bersama dua Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono. Dalam pertemuan tertutup itu, jajaran pimpinan KPK memberikan sejumlah wejangan penting terkait tata kelola program andalan pemerintah tersebut.

Agustina Arumsari mengungkapkan, pimpinan KPK menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat agar program MBG benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. "Tadi juga sesuai dengan pesan-pesan dari pimpinan KPK, supaya lebih tepat sasaran," ujar Agustina kepada awak media di lokasi.

Tadi juga sesuai dengan pesan-pesan dari pimpinan KPK, supaya lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Agustina menuturkan bahwa KPK meminta BGN untuk mempertajam fokus penerima manfaat program MBG. Hal ini dinilai krusial untuk menghindari potensi penyimpangan maupun pemborosan anggaran yang dapat merugikan negara.

Menurut dia, seluruh arahan yang diberikan oleh lembaga antirasuah tersebut akan segera ditindaklanjuti secara serius. BGN berkomitmen untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran bantuan pangan bergizi ini melalui koordinasi lintas sektor yang lebih ketat.

Program MBG sendiri merupakan salah satu inisiatif prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Dengan cakupan yang luas, pengawasan terhadap ketepatan distribusi menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.

Kehadiran KPK dalam memberikan masukan kepada BGN menunjukkan adanya sinergi antara lembaga eksekutif dan lembaga pengawas dalam memastikan setiap kebijakan publik berjalan sesuai koridor yang benar. Langkah ini juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah di lapangan.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritatercepat.com, pertemuan ini merupakan bagian dari upaya pencegahan dini yang dilakukan KPK untuk mendampingi kementerian dan lembaga dalam mengelola program berskala besar. BGN diharapkan dapat segera merumuskan langkah teknis guna mengimplementasikan arahan tersebut dalam waktu dekat.

Dengan adanya wejangan langsung dari pimpinan KPK, BGN kini memiliki pijakan yang lebih kuat untuk membenahi sistem pendataan dan penyaluran MBG. Masyarakat pun berharap program ini dapat berjalan lebih efisien, merata, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi nasional.