Agus Andrianto Fokus Benahi Pemasyarakatan, Sebut Banyak Pelanggaran Masih Terjadi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan alasan di balik fokusnya dalam membenahi sektor pemasyarakatan sejak mendapat amanah dari Presiden Prabowo. Ia menilai bahwa sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini masih diwarnai berbagai pelanggaran yang memerlukan perhatian serius dan langkah perbaikan menyeluruh.

Agus menyampaikan hal tersebut saat melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, pada Senin (29/6/2026). Dalam kesempatan itu, ia menceritakan pengalamannya saat pertama kali diberi tanggung jawab memimpin kementerian yang menaungi dua bidang strategis tersebut.

"Pada saat saya mendapatkan amanah dari Bapak Presiden untuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, memang saya lebih banyak fokus di pemasyarakatan," ujar Agus.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen mantan perwira tinggi Polri itu dalam menata ulang sistem pembinaan narapidana yang selama ini kerap menjadi sorotan publik. Menurut laporan yang dihimpun media kami, berbagai persoalan klasik seperti peredaran narkoba di dalam lapas, praktik pungutan liar, hingga kelebihan kapasitas hunian menjadi sejumlah tantangan utama yang harus segera diatasi.

Agus menekankan bahwa di balik berbagai masalah yang ada, sektor pemasyarakatan sesungguhnya menyimpan potensi besar untuk dikembangkan ke arah yang lebih baik. Ia memandang bahwa pembinaan terhadap warga binaan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek keamanan semata, melainkan juga perlu menyentuh dimensi pembinaan keterampilan, pendidikan, dan pembentukan karakter yang mampu mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Langkah serius yang diambil Agus juga terlihat dari intensitas kunjungannya ke berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan sejak awal masa jabatannya. Kunjungan ke Lapas Nusakambangan, yang dikenal sebagai kompleks pemasyarakatan dengan pengamanan maksimum, menjadi salah satu simbol bahwa perbaikan harus dimulai dari titik-titik paling krusial.

Sebagai informasi, Kementerian Imipas merupakan kementerian baru yang dibentuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, memisahkan fungsi imigrasi dan pemasyarakatan yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemekaran ini diharapkan dapat mendorong pengelolaan kedua sektor tersebut secara lebih fokus dan profesional.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa pendekatan yang akan diterapkannya bukan sekadar bersifat represif, namun juga mengedepankan pembinaan yang berkelanjutan. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan pembenahan yang terstruktur, ia optimistis citra pemasyarakatan di mata publik dapat dipulihkan secara bertahap dan fundamental. Informasi selengkapnya mengenai perkembangan pembenahan ini akan terus dipantau oleh tim redaksi Beritatercepat.com.