Wakil Ketua DPRD Jabar Tolak Rencana Hidupkan Kembali SPP

BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menolak mentah-mentah wacana reaktivasi SPP di SMA dan SMK negeri. Pernyataan keras ini keluar hanya beberapa jam setelah isu pengembalian iuran bulanan bagi pelajar menengah mencuat.

Pendidikan Gratis Harga Mati

Ono menegaskan, pendidikan gratis bagi warga adalah tanggung jawab mutlak pemerintah. Ia menyebut, APBD Jawa Barat telah mengalokasikan triliunan rupiah untuk sektor pendidikan. Mengaktifkan kembali SPP dianggap sebagai langkah mundur dan pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial.

• Alokasi APBD Pendidikan 2025: Rp 7,2 triliun — cukup untuk biaya operasional sekolah negeri.
• Jumlah siswa terdampak: 1,4 juta pelajar SMA/SMK negeri se-Jawa Barat.
• Beban tambahan: estimasi Rp 150.000–300.000 per bulan per siswa jika SPP kembali berlaku.

“Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Anggaran sudah ada, tinggal dikelola dengan bersih dan tepat sasaran. Jangan sampai anak-anak kita putus sekolah gara-gara kebijakan usang,” tegas Ono.

Ancaman Putus Sekolah

Data Dinas Pendidikan Jabar menunjukkan, 23% keluarga siswa SMA/SMK negeri berada di garis kemiskinan. Kembalinya SPP diprediksi langsung memicu gelombang putus sekolah, terutama di wilayah pelosok seperti Pangandaran, Cianjur selatan, dan Indramayu.

Sejumlah kepala sekolah yang dihubungi terpisah mengaku gamang. Mereka khawatir beban administrasi kembali meningkat sementara dana BOS yang diterima saat ini belum sepenuhnya menutup kebutuhan.

DPRD Jabar, melalui Ono, berjanji akan menggagalkan setiap kebijakan yang berpotensi menghidupkan kembali SPP. “Kami akan gunakan hak interpelasi jika perlu. Pendidikan gratis adalah keniscayaan,” pungkasnya.