Wakapolri Janji Perangi Premanisme dan Pungli demi Iklim Usaha Aman

JAKARTA — Wakapolri Komjen Wahyu BARU SAJA menegaskan komitmen penindakan tegas terhadap premanisme dan pungutan liar demi menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Janji itu disampaikan langsung dalam pernyataan resmi yang dikonfirmasi ke publik, Jumat. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat kepolisian tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan pelaku usaha.

Fokus Utama: Premanisme dan Pungli

Wakapolri menyebut dua persoalan itu sebagai penghambat utama iklim investasi. Keduanya dinilai merusak rasa aman dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

• Penindakan tegas terhadap premanisme di kawasan usaha.
• Pemberantasan pungutan liar di jalur distribusi dan pelayanan publik.
• Jaminan kepastian hukum bagi investor dan pengusaha.
• Penguatan pengawasan internal agar tidak ada oknum yang melindungi.

Menurutnya, keamanan adalah fondasi pertumbuhan ekonomi. Tanpa rasa aman, dunia usaha akan ragu menanam modal dan memperluas lapangan kerja.

Langkah Konkret di Lapangan

Perintah itu dilaporkan bakal diterjemahkan ke dalam operasi rutin di daerah. Setiap jajaran diminta memetakan titik rawan premanisme dan pungli.

“Kami tidak akan kompromi. Setiap laporan akan ditindaklanjuti,” tegasnya, dikutip dari pernyataan resmi.

Polisi juga diminta mempercepat respons atas aduan pelaku usaha. Saksi mata dan korban diharapkan berani melapor tanpa takut intimidasi.

Dampak bagi Dunia Usaha

Kalangan pengusaha menyambut baik janji tersebut. Mereka menanti bukti nyata di lapangan, bukan sekadar imbauan.

Pungli selama ini dikeluhkan memperlambat arus barang dan menaikkan harga. Premanisme membuat pedagang dan pengusaha kecil rentan.

Jika penindakan berjalan konsisten, iklim usaha diprediksi membaik. Investasi bisa tumbuh dan serapan tenaga kerja meningkat.

Pengawasan dan Sanksi Internal

Wakapolri juga menekankan pengawasan ketat terhadap personel. Oknum yang terlibat pungli atau melindungi preman akan ditindak.

Langkah itu penting untuk menjaga kepercayaan publik. Penegakan hukum harus bersih dari kepentingan pihak tertentu.

Masyarakat diminta ikut mengawasi. Laporan bisa disampaikan melalui kanal resmi kepolisian.

UPDATE terbaru menyebut arahan ini akan menjadi prioritas nasional. Perkembangan di lapangan akan terus dilaporkan secara berkala.

Dengan penegasan itu, pemerintah berharap kepastian hukum semakin nyata. Dunia usaha bisa beraktivitas tanpa tekanan.

Namun keberhasilan bergantung pada konsistensi. Publik akan menilai dari hasil, bukan hanya janji.