breaking21 November 202610 dibaca

UMP DIY 2027 Ditetapkan Rp 2,725 Juta, Naik 12,72 Persen

BERITATERCEPAT.COM — YOGYAKARTA. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725....

A
Administrator
Editor breaking
UMP DIY 2027 Ditetapkan Rp 2,725 Juta, Naik 12,72 Persen

BERITATERCEPAT.COM — YOGYAKARTA. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000. Angka itu menandai kenaikan signifikan, yakni Rp 307.505 atau setara 12,72 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 2.417.495.

Keputusan tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi pemerintah daerah dan langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pekerja, serikat buruh, hingga pelaku usaha di wilayah Yogyakarta. Kenaikan dua digit ini disebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, jauh melampaui laju inflasi daerah yang bergerak di kisaran angka rendah.

Rincian Angka dan Perbandingannya

Dengan penetapan itu, pekerja di DIY yang sebelumnya menerima upah minimum sekitar Rp 2,4 juta per bulan akan menerima tambahan penghasilan bruto lebih dari Rp 300 ribu setiap bulan. Bila dihitung dalam setahun, tambahan tersebut mencapai sekitar Rp 3,69 juta — angka yang tidak kecil bagi pekerja dengan tingkat konsumsi tinggi seperti di kawasan perkotaan Yogyakarta.

"Penetapan UMP DIY tahun 2027 sebesar Rp 2.725.000 merupakan hasil perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak pekerja serta kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Kenaikan ini kami harapkan mampu menjaga daya beli pekerja tanpa menekan iklim usaha," demikian pernyataan resmi yang dikutip Beritatercepat.com.

Perlu dicatat, UMP adalah batas terbawah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Untuk pekerja dengan masa kerja lebih panjang, struktur dan skala upah di masing-masing perusahaan tetap menjadi acuan. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota di DIY masih memiliki ruang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang nilainya wajib lebih tinggi dari UMP.

Poin Kunci Penetapan UMP DIY 2027

  • Besaran UMP 2027: Rp 2.725.000 per bulan.
  • Kenaikan nominal: Rp 307.505 dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
  • Persentase kenaikan: 12,72 persen, tergolong dua digit.
  • Cakupan: berlaku untuk seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai batas upah terendah.
  • Kelanjutan: UMK di tiap kabupaten/kota akan ditetapkan kemudian dan wajib berada di atas angka UMP.

Respons Pekerja dan Pelaku Usaha

Kenaikan 12,72 persen disambut positif oleh sebagian pekerja yang menilai daya beli mereka tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, sejumlah kalangan pengusaha — terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor padat karya seperti tekstil, kuliner, dan perhotelan — menyatakan kekhawatiran terhadap tambahan beban biaya operasional.

Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan struktur ekonomi yang ditopang sektor jasa, pendidikan, pariwisata, dan UMKM. Karena itu, dampak kenaikan upah minimum akan terasa sangat berbeda antara perusahaan besar dan usaha kecil. Kalangan pengusaha meminta adanya skema pendampingan, insentif, atau relaksasi agar penyesuaian upah tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja.

Sementara itu, serikat pekerja mendorong agar penetapan UMP tidak sekadar angka di atas kertas. Pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan menjadi kunci, sebab praktik pembayaran di bawah ketentuan masih kerap ditemukan, khususnya pada pekerja kontrak dan pekerja di sektor informal yang berbatasan dengan hubungan kerja formal.

Dampak ke Depan

Bagi pekerja, kenaikan ini menjadi sinyal bahwa penyesuaian upah tahunan tetap berjalan meski tekanan ekonomi global belum sepenuhnya mereda. Bagi dunia usaha, penetapan ini menjadi pengingat untuk segera menyesuaikan perencanaan anggaran, struktur upah, dan strategi efisiensi agar tetap kompetitif.

Yang paling dinanti kini adalah besaran UMK di masing-masing kabupaten dan kota di DIY. Selisih antara UMP dan UMK akan menentukan seberapa besar tambahan penghasilan riil yang diterima pekerja di Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Beritatercepat.com akan terus memantau perkembangan penetapan tersebut beserta reaksi para pemangku kepentingan.

Berita Terkait