Pramono Ingatkan Respons Cepat Hadapi Bencana di Jakarta

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk senantiasa menyiapkan respons cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana di ibu kota. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono menegaskan bahwa Jakarta sebagai kota megapolitan dengan jutaan penduduk memiliki kerentanan tinggi terhadap banjir, tanah longsor, kebakaran, hingga cuaca ekstrem. Karena itu, koordinasi antarinstansi dan kesiapsiagaan dinilai bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Pembukaan Rakorda Penanggulangan Bencana 2026

Rakorda dibuka secara resmi oleh Gubernur Pramono Anung pada Selasa pagi. Acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, unsur BPBD, hingga perwakilan pemerintah kabupaten/kota penyangga. Dalam sambutannya, Pramono menggarisbawahkan sejumlah poin penting terkait kesiapan penanggulangan bencana.

1. Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI/Polri, dan lembaga kemanusiaan.
2. Pemutakhiran data risiko bencana agar penanganan dapat diarahkan secara tepat sasaran.
3. Percepatan pemeliharaan infrastruktur seperti pompa banjir, tanggul, dan drainase utama.
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi berkala.
5. Perluasan edukasi masyarakat tentang mitigasi dan jalur evakuasi di setiap wilayah.

"Respons cepat itu kuncinya. Begitu ada laporan, tim harus bergerak. Jangan sampai ada keterlambatan yang berdampak pada hilangnya nyawa warga," ujar Pramono.

Kesiapan Infrastruktur dan Personel

Sebelum rakorda berlangsung, aparat terlihat melakukan pengecekan kesiapan sejumlah fasilitas penanggulangan bencana. BPBD DKI Jakarta melaporkan kesiapan armada, perahu karet, tenda dapur umum, hingga peralatan penyelamat lainnya. Sementara itu, Dinas SDA dan Dinas Tata Air memastikan sistem pompa serta saluran utama berfungsi normal.

Pemerintah Provinsi juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini diharapkan mampu memberikan informasi lebih awal kepada warga, terutama di kawasan rawan banjir seperti Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan kawasan pesisir.

Fokus pada Wilayah Rawan

Dalam diskusi rakorda, sejumlah wilayah kembali disorot sebagai area berisiko tinggi. Beberapa di antaranya adalah kawasan permukiman padat di bantaran kali, dataran rendah yang terdampak rob, serta kawasan dengan kontur tanah labil.

• Kawasan pesisir Jakarta Utara yang terdampak rob dan penurunan muka tanah.
• Titik-titik rawan banjir di bantaran kali dan saluran besar.
• Lokasi dengan potensi longsor dan kebakaran pada permukiman padat.

Pramono berharap hasil rakorda dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang jelas, terukur, dan memiliki tenggat waktu. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan tidak hanya berhenti pada rapat, tetapi langsung turun ke lapangan.

Agenda Selanjutnya

Setelah rakorda, pemerintah provinsi dijadwalkan menggelar simulasi tanggap darurat bersama lintas sektor. Pemerintah juga akan memperkuat jejaring komunikasi darurat agar informasi dapat tersampaikan secara cepat saat kejadian.

Dengan langkah ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana menjadi prioritas pembangunan di tengah tantangan iklim yang semakin kompleks.