Prabowo: Ekonomi RI 30 Tahun Dikuasai Neoliberal, Langgar Konstitusi

Presiden Prabowo Subianto baru saja melontarkan kritik keras terhadap dominasi paham ekonomi neoliberal yang menurutnya telah membelenggu Indonesia selama tiga dekade. Dalam pidato di puncak peringatan Hari Koperasi Nasional 2026, ia menegaskan bahwa konsep pasar bebas tersebut tidak hanya gagal menyejahterakan rakyat, tetapi juga bertolak belakang dengan konstitusi negara.

Koperasi Sebagai Jalan Keluar

Di hadapan ribuan peserta di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7), Prabowo menyampaikan bahwa UUD 1945, khususnya Pasal 33, secara tegas mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. "Ekonomi neoliberal itu sesungguhnya bertentangan dengan UUD 1945," ujarnya dengan nada tegas.

Data yang ia sandingkan menunjukkan bahwa negara-negara Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan kawasan Eropa Barat telah perlahan meninggalkan teori trickle-down effect—keyakinan bahwa kemakmuran kaum superkaya otomatis menetes ke masyarakat bawah. Prabowo menyayangkan Indonesia justru masih berkutat pada paham yang sama.

Perdebatan Filosofis

Presiden mempertanyakan pola pikir neoliberal yang menempatkan kesalahan pada individu miskin. "Paham neolib bilang kalau kamu miskin itu salah kamu," katanya menyindir. Ia meragukan klaim bahwa konsentrasi kekayaan pada 1 persen penduduk akan berdampak positif bagi mayoritas. "Kalian percaya nggak akan netes ke bawah?" tanyanya retoris, disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Prabowo menekankan, koperasi bukan sekadar alternatif, melainkan amanat pendiri bangsa yang harus dikembalikan sebagai arus utama. "Perjuangan mengembalikan arah pembangunan ekonomi ke jalan yang dirancang Bung Hatta dan para pendiri sudah cukup panjang," imbuhnya. Kini, dengan momentum Harkopnas, ia mendorong perombakan kebijakan agar koperasi dan UMKM menjadi tulang punggung pertumbuhan.

Fakta Kunci

• 3 Dekade lamanya neoliberalisme mendominasi kebijakan ekonomi Indonesia.
• Bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 tentang ekonomi kerakyatan.
• Negara Barat sudah meninggalkan trickle-down effect.
• Fokus pada koperasi sebagai instrumen keadilan ekonomi.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan ribuan anggota koperasi dari seluruh penjuru negeri yang memadati Indonesia Arena. Seruan untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian disambut dengan gemuruh tepuk tangan.

Pidato tersebut sekaligus menjadi penanda perubahan arah: dari pendekatan yang mengandalkan mekanisme pasar bebas menuju ekonomi konstitusional yang inklusif. Prabowo menegaskan, ke depan pembangunan harus memastikan tidak ada lagi kesenjangan ekstrem antara segelintir pemilik modal dan rakyat kebanyakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari kalangan ekonom pro-pasar terkait pernyataan tegas kepala negara tersebut.

Baca juga:

• Pemerintah Dorong AI Jadi Pilar Pertumbuhan Ekonomi Baru
• Prabowo Umumkan Bunga Kredit Super Mikro Mekaar Turun ke 8 Persen