Peluang Pimpinan DPD RI Jadi Wapres Pengganti Gibran Terbuka
JAKARTA — Peluang pimpinan DPD RI untuk duduk sebagai Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan politik nasional. Sec...

JAKARTA — Peluang pimpinan DPD RI untuk duduk sebagai Wakil Presiden menggantikan Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan politik nasional. Secara konstitusional, pintu itu memang tidak tertutup. Namun, terbuka atau tidaknya jalan menuju kursi wapres sangat bergantung pada political will Presiden Prabowo Subianto dan konfigurasi politik di DPR. Tanpa dorongan dari Istana, wacana ini akan berhenti sebagai diskusi elit semata.
Pembicaraan soal wapres pengganti Gibran muncul di tengah dinamika koalisi dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan. Pimpinan DPD RI dipandang memiliki legitimasi elektoral dari daerah, jaringan politik yang luas, serta posisi yang relatif tidak terikat langsung dengan mesin partai. Dalam skenario Gibran tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden, sosok dari DPD RI bisa menjadi opsi yang menarik untuk menjembatani kepentingan pusat dan daerah.
Mekanisme Konstitusi Tidak Otomatis
Jika posisi wakil presiden lowong, Pasal 8 UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada DPR dalam waktu 60 hari. DPR kemudian memilih salah satu dari dua nama itu. Artinya, pimpinan DPD RI tidak bisa serta-merta mengisi kursi wapres hanya karena berasal dari lembaga legislatif. Nama yang bersangkutan harus lebih dulu diajukan oleh Presiden, lalu mendapat persetujuan politik dari DPR.
Karena itu, faktor pertama yang menentukan adalah sikap Prabowo. Presiden memiliki hak konstitusional untuk menentukan siapa saja dua nama yang diajukan. Bila Prabowo memilih figur dari partai koalisi, peluang pimpinan DPD RI otomatis mengecil. Sebaliknya, bila Presiden ingin memperkuat representasi daerah dan mengurangi ketegangan koalisi, pimpinan DPD RI bisa masuk dalam perhitungan.
Kunci wacana ini bukan sekadar tersedianya kursi wapres, tetapi apakah Presiden ingin membuka ruang bagi representasi daerah di tingkat eksekutif.
Tergantung Political Will Prabowo
Prabowo menghadapi dilema politik yang tidak sederhana. Mengambil figur dari DPD RI bisa memberi sinyal bahwa pemerintah membuka ruang bagi kekuatan nonpartai dan memperkuat hubungan pusat-daerah. Namun, langkah itu berisiko memicu kecemburuan partai-partai koalisi yang merasa memiliki kontribusi elektoral lebih besar. Dalam politik praktis, kursi wapres selalu menjadi barang mahal yang diperebutkan banyak pihak.
Selain itu, Prabowo perlu menghitung dampak terhadap stabilitas kabinet. Wakil presiden bukan hanya simbol, tetapi punya peran dalam koordinasi pemerintahan, diplomasi, dan komunikasi politik. Figur dari DPD RI harus mampu bekerja dalam ritme eksekutif yang cepat, berhadapan dengan menteri, serta menjaga hubungan dengan DPR. Pengalaman legislatif di DPD memang menjadi modal, tetapi tidak otomatis setara dengan pengalaman partai atau birokrasi.
Ujian di DPR dan Koalisi
Setelah Istana mengajukan nama, ujian berikutnya adalah DPR. Dukungan partai-partai besar menjadi syarat mutlak. Pimpinan DPD RI bisa saja memiliki rekam jejak bersih dan kuat di daerah, tetapi tanpa dukungan fraksi-fraksi di Senayan, pencalonan itu sulit berjalan. Partai-partai akan menghitung untung-rugi: apakah mendukung nama dari DPD RI memperkuat koalisi, atau justru menciptakan preseden bahwa kursi wapres bisa diisi tanpa kendaraan partai.
- Peluang terbuka: konstitusi memberi ruang bagi Presiden mengajukan dua nama, termasuk dari DPD RI.
- Syarat utama: Prabowo harus memiliki political will dan keberanian politik untuk mengajukan figur nonpartai.
- Gerbang DPR: DPR punya hak memilih dan bisa menolak bila dinamika koalisi tidak mendukung.
- Nilai tawar: pimpinan DPD RI membawa legitimasi daerah, tetapi belum tentu punya mesin politik nasional.
- Risiko: wacana ini bisa dibaca sebagai manuver elite yang mengabaikan hak partai koalisi.
Sampai sekarang, belum ada kepastian bahwa Gibran akan berhenti dari jabatannya. Jika pun terjadi kekosongan, skenario pengisian wapres akan sangat ditentukan oleh hitungan politik jangka pendek dan panjang. Prabowo bisa memilih figur yang menjaga harmoni koalisi, atau justru mengambil langkah berani dengan mengangkat pimpinan DPD RI sebagai simbol pembaruan. Dalam politik Indonesia, peluang yang terbuka secara konstitusional belum tentu terbuka secara politik.
Yang jelas, wacana pimpinan DPD RI menjadi wapres pengganti Gibran bukan sekadar soal legalitas. Ini soal kemauan politik Presiden, dukungan DPR, dan keberanian semua pihak menanggung konsekuensinya. Bila Prabowo membuka pintu, nama dari DPD RI bisa menjadi kejutan besar. Bila tidak, wacana ini akan tetap menjadi diskusi hangat di ruang publik tanpa jejak di atas kertas kepresidenan.



