Oknum Satpol PP Pungli Rumah Belajar: DPRD DKI Desak Sanksi Berat

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, melontarkan kecaman keras dan mendesak sanksi tanpa ampun terhadap oknum Satpol PP yang melakukan pungutan liar di sebuah rumah belajar. Tidak ada kompromi.

Praktik Tercela di Lembaga Pendidikan

Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi pungli terjadi saat petugas Satpol PP mendatangi sebuah rumah belajar di wilayah Jakarta. Para oknum diduga meminta sejumlah uang kepada pengelola. Modusnya, mereka menjanjikan perlindungan atau mengancam akan menutup tempat belajar tersebut.

Kejadian ini sontak memicu kemarahan publik. Rumah belajar adalah ruang harapan bagi warga kurang mampu. Pungli di tempat seperti ini dinilai sebagai pengkhianatan ganda: terhadap profesi dan kemanusiaan.

• Oknum Satpol PP diduga memeras pengelola rumah belajar.
• Uang diminta sebagai imbalan “keamanan” operasional.
• Korban merupakan komunitas pendidikan nonformal untuk anak-anak marjinal.
• Kasus ini mencoreng wajah penegakan peraturan daerah.

Desakan Sanksi Maksimal dari DPRD

Ima Mahdiah tidak menyembunyikan kemarahannya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah penyalahgunaan wewenang tingkat tinggi. “Saya meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah disiplin terberat,” ujarnya lewat saluran komunikasi resmi, Selasa (11/3/2025).

Politisi tersebut menegaskan, oknum yang terlibat harus dipecat dan diproses hukum pidana. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pembiaran karena hal itu akan melukai rasa keadilan masyarakat. DPRD DKI berencana memanggil Satpol PP dan Dinas Pendidikan untuk mengaudit seluruh aktivitas lapangan mereka.

• Sanksi pemecatan tidak bisa ditawar.
• Proses hukum pidana wajib berjalan agar ada efek jera.
• DPRD DKI akan menggelar rapat dengar pendapat darurat.
• Evaluasi menyeluruh seluruh prosedur Satpol PP se-Jakarta.

Citra Satpol PP Kembali Tercoreng

Ini bukan kali pertama Satpol PP tersandung isu pungli. Sejumlah laporan serupa pernah mencuat, terutama terkait penertiban pedagang kaki lima dan tempat usaha. Namun, kasus rumah belajar ini memicu gelombang kemarahan yang lebih luas. Sebab, sasarannya adalah lembaga pendidikan yang melayani wong cilik.

Pengamat kebijakan publik menilai, kejadian ini menunjukkan celah besar dalam pengawasan internal. Budaya kekebalan di kalangan petugas lapangan harus segera dipatahkan. Sanksi tegas bukan hanya hukuman, tetapi juga peringatan bagi seluruh aparatur.

UPDATE: Tim investigasi internal Satpol PP sedang dibentuk. Hasil pemeriksaan awal akan diumumkan dalam 3x24 jam. Pemprov DKI menjanjikan transparansi penuh.

Publik kini menanti bukti, bukan sekadar janji. DPRD DKI mengawal langsung kasus ini hingga tuntas.

Baca juga:

• Fenomena Aphelion Juli 2026 Tidak Pengaruhi Suhu Bumi Secara Signifikan
• 10 Pohon Buah Pendek Lebat Buahnya, Cocok buat Pekarangan Mungil