breaking22 November 20265 dibaca

Ketua DPD RI Usulkan Prabowo Miliki Tiga Wakil Presiden

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hingga tiga wakil presiden. Us...

A
Administrator
Editor breaking
Ketua DPD RI Usulkan Prabowo Miliki Tiga Wakil Presiden

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hingga tiga wakil presiden. Usulan ini disampaikan dengan alasan untuk memperkuat pemerintahan dan mempercepat pembangunan nasional. Menurut Sultan, struktur pemerintahan yang efektif memerlukan pembagian tugas yang jelas agar Presiden dapat fokus pada pengambilan kebijakan strategis.

Usulan tersebut mencuat dalam diskusi publik mengenai formasi kabinet mendatang. Sultan menilai bahwa kompleksitas tantangan bangsa, mulai dari ketahanan pangan, transisi energi, hingga transformasi digital, membutuhkan lebih dari satu wakil presiden untuk menanganinya secara paralel. Dengan demikian, penambahan wakil presiden bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, melainkan kebutuhan fungsional pemerintahan.

Alasan Penambahan Tiga Wakil Presiden

Dalam keterangan resminya, Sultan menjelaskan sejumlah alasan mendasar mengapa usulan ini perlu dipertimbangkan. Pertama, beban kerja Presiden sangat besar sehingga perlu delegasi tugas yang lebih spesifik. Kedua, koordinasi lintas kementerian dan lembaga memerlukan pendampingan intensif dari wakil presiden. Ketiga, percepatan pembangunan di daerah membutuhkan perhatian khusus agar tidak terjadi ketimpangan.

  • Beban kerja Presiden: Volume pekerjaan dan jumlah kementerian yang besar membuat Presiden memerlukan lebih dari satu pendamping untuk mengawasi sektor-sektor strategis.
  • Koordinasi lintas sektor: Isu pangan, energi, dan digital saling terkait sehingga perlu wakil presiden yang khusus menangani klaster tersebut.
  • Pemerataan pembangunan: Daerah-daerah tertinggal memerlukan perhatian langsung dari wakil presiden agar program pembangunan berjalan merata.
  • Stabilitas politik: Representasi kekuatan politik dalam pemerintahan dapat menjaga stabilitas dan memperkuat legitimasi kabinet.

Menurut Sultan, penambahan wakil presiden juga sejalan dengan kebutuhan regulasi. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur satu wakil presiden. Oleh karena itu, usulan ini memerlukan pembahasan mendalam dan kemungkinan amandemen konstitusi. Sultan menyadari bahwa proses tersebut tidak mudah dan membutuhkan persetujuan berbagai pihak, termasuk DPR dan MPR.

“Penambahan wakil presiden bukan untuk memperbesar biaya politik, tetapi untuk memastikan pemerintahan bekerja lebih efektif dan pembangunan merata hingga ke daerah,” ujar Sultan dalam pernyataannya.

Tantangan dan Respons Publik

Usulan ini langsung memicu beragam respons. Sebagian pihak menilai ide tersebut relevan dengan besarnya tantangan pemerintahan ke depan. Namun, tidak sedikit yang mengingatkan potensi tumpang tindih tugas, pembengkakan anggaran, dan komplikasi koordinasi. Jika tidak dirancang dengan jelas, penambahan wakil presiden justru dapat memperlambat pengambilan keputusan.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh jumlah wakil presiden, tetapi juga oleh kualitas birokrasi dan kejelasan pembagian kewenangan. Oleh karena itu, jika usulan ini dilanjutkan, perlu ada kajian komprehensif mengenai tugas, fungsi, dan mekanisme koordinasi antar wakil presiden. Selain itu, aspek anggaran dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama.

Prabowo Subianto sendiri belum memberikan komentar resmi terkait usulan tersebut. Namun, dinamika politik menjelang pelantikan presiden akan terus berkembang. Partai-partai koalisi disebut akan membahas formasi kabinet, termasuk kemungkinan penambahan posisi wakil presiden. Jika terealisasi, Indonesia akan mencatat sejarah baru dalam sistem pemerintahan presid

Berita Terkait