ICW Tidak Diundang Bahas RUU Perampasan Aset, Habiburokhman Beri Penjelasan
Polemik seputar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Anggota DPR RI Habibu...

Polemik seputar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat. Indonesia Corruption Watch (ICW) mengadukan Anggota DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena menilai proses pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berjalan terbuka dan tidak melibatkan organisasi masyarakat sipil. Sorotan utama ICW adalah tidak diundangnya mereka dalam ruang pembahasan aturan yang dinilai strategis dalam pemberantasan korupsi tersebut.
Aduan itu membuat Habiburokhman angkat bicara. Ia mempertanyakan tuduhan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tertutup. Menurutnya, kritik yang menyebut DPR tidak membuka ruang partisipasi perlu dilihat secara utuh, termasuk mekanisme resmi yang tersedia dalam proses legislasi.
“Kurang terbuka apa lagi?” kata Habiburokhman dalam keterangannya, seperti dikutip dalam pemberitaan.
Pernyataan tersebut menjadi respons langsung atas aduan ICW ke MKD. Habiburokhman menegaskan bahwa dirinya tidak menghindari kritik. Namun, ia menilai tuduhan kurang transparan tidak boleh disampaikan tanpa dasar yang jelas. Bagi dia, pembahasan RUU Perampasan Aset memiliki tahapan dan forum yang semestinya menjadi rujukan bersama.
Aduan ICW ke MKD
ICW sebelumnya menyoroti proses pembahasan RUU Perampasan Aset yang dinilai belum membuka ruang partisipasi secara memadai. Organisasi antikorupsi itu menilai keterlibatan masyarakat sipil penting agar substansi aturan tidak melemah dan tetap berpihak pada upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Karena itu, ICW membawa persoalan tersebut ke MKD DPR RI.
Langkah ICW ke MKD menunjukkan bahwa polemik ini tidak hanya berkaitan dengan substansi RUU, tetapi juga soal etika dan transparansi proses legislasi. MKD menjadi forum untuk menilai apakah ada pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan yang dilakukan anggota dewan.
Habiburokhman tidak merinci seluruh kronologi pertemuan atau forum yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset tetap berada dalam koridor mekanisme DPR. Ia menilai publik semestinya menilai proses secara proporsional, bukan hanya dari ada atau tidaknya undangan kepada satu lembaga tertentu.
Pentingnya Partisipasi Publik
RUU Perampasan Aset merupakan salah satu rancangan hukum yang paling ditunggu dalam agenda pemberantasan korupsi. Aturan ini diharapkan memberi negara kewenangan lebih kuat untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk ketika pelaku berada di luar negeri atau sulit dijerat secara pidana biasa.
Karena dampaknya besar, proses pembahasan RUU ini semestinya melibatkan banyak pihak. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, penyidik, jaksa, serta korban kejahatan memiliki kepentingan agar aturan tidak dibuat secara tergesa-gesa atau justru melemahkan pemberantasan korupsi.
- Transparansi: masyarakat berhak mengetahui arah pembahasan RUU yang menyangkut pemulihan aset negara.
- Partisipasi: organisasi masyarakat sipil perlu mendapat ruang menyampaikan masukan substantif.
- Akuntabilitas: aduan ke MKD menjadi ujian bagi DPR untuk menjelaskan proses legislasi secara terbuka.
- Substansi: polemik undangan tidak boleh mengalihkan perhatian dari kualitas rumusan RUU Perampasan Aset.
Di sisi lain, pernyataan Habiburokhman menunjukkan bahwa DPR merasa telah menyediakan ruang keterbukaan. Ia mempersilakan kritik diuji melalui mekanisme yang ada, termasuk MKD. Namun, publik tetap menunggu penjelasan konkret mengenai forum-forum yang dibuka selama pembahasan RUU Perampasan Aset.
Bagi ICW, persoalan utama bukan sekadar formalitas undangan. Mereka menilai pembahasan RUU Perampasan Aset harus memastikan partisipasi yang bermakna, bukan hanya sosialisasi sepihak. Kritik ini relevan karena RUU tersebut menyangkut kepentingan publik yang sangat luas.
Ujian bagi DPR
Kasus ini menjadi ujian bagi DPR dalam menjaga kepercayaan publik. Jika pembahasan RUU Perampasan Aset dinilai tertutup, risiko resistensi publik akan meningkat. Sebaliknya, keterbukaan dapat memperkuat legitimasi aturan yang nantinya disahkan.
Habiburokhman sendiri menegaskan bahwa kritik terhadap dirinya akan dihadapi melalui mekanisme yang berlaku. Ia tampaknya ingin menempatkan aduan ICW sebagai bagian dari dinamika politik dan pengawasan, bukan sebagai bukti bahwa DPR menutup diri.
Namun, publik menunggu penjelasan lebih rinci. Apakah ICW benar-benar tidak diundang? Forum mana yang selama ini dibuka? Sejauh mana masukan masyarakat sipil diserap? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan apakah pernyataan “kurang terbuka apa lagi?” cukup meyakinkan atau justru memunculkan pertanyaan baru.
Yang jelas, RUU Perampasan Aset tidak boleh menjadi proyek legislasi yang berjalan tanpa pengawasan. Keterlibatan masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari upaya memastikan hukum benar-benar bekerja untuk memberantas korupsi dan memulihkan aset negara.



