Doli Golkar Tolak Pansus dan Hak Angket Ijazah Gibran

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia BARU SAJA menegaskan tidak perlu ada panitia khusus (pansus) maupun hak angket untuk menyelidiki dugaan masalah ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini langsung menjadi sorotan di tengah derasnya desakan publik agar DPR turun tangan.

"Tidak perlu pansus, tidak perlu hak angket," ujar Doli di Senayan, dikonfirmasi awak media. Ia menilai mekanisme itu justru membuang energi dan tidak menyentuh akar persoalan.

Menurut politisi Partai Golkar itu, persoalan ijazah calon wakil presiden terpilih tersebut seharusnya diselesaikan lewat jalur yang lebih tepat. Ia menyoroti peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

KPU Diminta Jelaskan Proses Pencalonan

Doli menyarankan KPU menjelaskan secara terbuka ihwal proses pencalonan yang dianggap bermasalah. Ia menilai transparansi KPU jauh lebih penting ketimbang membentuk pansus.

"KPU saja yang menjelaskan proses pencalonannya seperti apa," tegasnya.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pihak mendesak DPR menggunakan hak angket. Desakan mencuat karena publik menilai ada kejanggalan dalam pemenuhan syarat administrasi pencalonan.

• Pansus ditolak — Doli menilai mekanisme itu tidak diperlukan.
• Hak angket ditolak — DPR diminta tidak membentuk tim penyelidik.
• KPU jadi kunci — Lembaga itu diminta buka-bukaan soal proses pencalonan.
• Desakan publik menguat — Sejumlah elemen menuntut penyelidikan resmi.

Alasan Doli Menolak Investigasi DPR

Doli beralasan pansus dan hak angket bukan jalan tercepat menyelesaikan polemik. Ia menyebut mekanisme itu berpotensi menyeret DPR ke pusaran politik praktis.

"Itu tidak akan menyelesaikan masalah," kata Doli singkat.

Ia justru meminta semua pihak menunggu klarifikasi resmi dari penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU memiliki data dan dokumen lengkap soal verifikasi syarat calon.

UPDATE: hingga berita ini diturunkan, KPU belum memberi pernyataan resmi menanggapi desakan tersebut. Sejumlah saksi mata di gedung DPR menyebut diskusi soal ijazah masih hangat di koridor Senayan.

Respons Cepat dari Berbagai Kubu

Pernyataan Doli langsung menuai reaksi. Kubu yang mendukung pansus menilai penolakan itu sebagai upaya menghindari penyelidikan terbuka.

"Ini soal integritas pemilu, bukan sekadar administrasi," ujar salah satu pengamat yang memantau perkembangan.

Sementara kubu yang sepakat dengan Doli menilai hak angket akan memakan waktu panjang. Mereka menilai KPU lebih tepat menjadi pintu pertama penjelasan.

• Kubu pro-pansus — Menilai penolakan menghambat transparansi.
• Kubu pro-KPU — Ingin klarifikasi lewat jalur penyelenggara.
• Publik menunggu — Kejelasan status syarat calon masih dinanti.

Kenapa Isu Ini Panas?

Polemik ijazah mencuat karena publik mempertanyakan keabsahan dokumen syarat pencalonan. Isu ini telah menjadi perhatian nasional selama berpekan-pekan.

Sejumlah pihak menilai DPR harus hadir memberi kejelasan. Namun Doli menegaskan Komisi II tidak akan membentuk pansus khusus.

"Kami di Komisi II fokus pada tugas pengawasan yang sudah ada," jelasnya.

Doli juga meminta publik tidak menarik kesimpulan prematur. Menurutnya, semua pihak harus menunggu hasil klarifikasi resmi.

"Jangan saling menuduh. Biarkan KPU menjelaskan," kata dia.

Langkah Berikutnya

Perkembangan berikutnya bergantung pada sikap KPU. Jika KPU menjelaskan, tekanan politik bisa mereda. Jika tidak, desakan pansus berpotensi kembali menguat.

Hingga kini, sejumlah fraksi di DPR masih menimbang sikap. Ada yang mendukung penolakan Doli, ada pula yang mendorong hak angket tetap bergulir.

Beritatercepat akan terus memantau perkembangan ini. KONFIRMASI terbaru akan kami perbarui secepatnya.

"Kami tunggu KPU," pungkas Doli.