breaking22 November 20264 dibaca

Brigjen Iksantyo Bagus Pramono Resmi Jabat Kadivkum Polri Gantikan Ahrie Sonta

BERITATERCEPAT.COM — Brigadir Jenderal Polisi Iksantyo Bagus Pramono resmi mengisi posisi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, menggantikan Ahrie Sonta. P...

A
Administrator
Editor breaking
Brigjen Iksantyo Bagus Pramono Resmi Jabat Kadivkum Polri Gantikan Ahrie Sonta

BERITATERCEPAT.COM — Brigadir Jenderal Polisi Iksantyo Bagus Pramono resmi mengisi posisi Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, menggantikan Ahrie Sonta. Penunjukan perwira tinggi lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1992 itu menandai penyegaran di salah satu divisi strategis Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Iksantyo Bagus Pramono lahir pada 9 Juli 1970. Dengan demikian, ia saat ini berada di usia 55 tahun — usia yang tergolong matang untuk seorang perwira tinggi yang menakhodai fungsi pembinaan hukum di institusi kepolisian.

Jabatan Kadivkum Polri bukan posisi sembarangan. Divisi Hukum menjadi "dapur" perumusan produk hukum internal kepolisian, mulai dari penyusunan rancangan peraturan, pemberian pendapat hukum (legal opinion), pendampingan perkara, hingga penanganan gugatan yang menyangkut institusi.

Peran Strategis Divisi Hukum Polri

Dalam struktur Mabes Polri, Divisi Hukum berperan sebagai penjaga marwah institusi di ranah yuridis. Divisi ini memastikan setiap kebijakan, tindakan, dan produk kepolisian memiliki dasar hukum yang kuat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Divisi Hukum bertugas memberikan bantuan hukum kepada anggota Polri yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi filter terhadap potensi penyalahgunaan wewenang di lapangan.

  • Pembinaan hukum bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Polri.
  • Bantuan hukum dan pendampingan dalam perkara perdata maupun pidana yang melibatkan institusi.
  • Penyusunan dan harmonisasi regulasi internal kepolisian.
  • Pengawasan produk hukum agar selaras dengan asas kepastian dan keadilan.

Rotasi jabatan di tubuh Polri merupakan hal lazim sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran organisasi. Pergantian di kursi Kadivkum dinilai menjadi sinyal penting, mengingat tantangan hukum yang dihadapi kepolisian kian kompleks — mulai dari sengketa lahan, gugatan masyarakat, hingga pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Ekspektasi Publik terhadap Wajah Baru Divisi Hukum

Publik tentu menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru di Divisi Hukum Polri mampu mendorong tata kelola institusi yang lebih transparan dan akuntabel. Sejumlah pengamat menilai fungsi hukum seharusnya tidak sekadar menjadi tameng institusi, tetapi juga instrumen pengawasan internal yang efektif.

"Divisi Hukum harus berada di garis depan dalam memastikan setiap langkah kepolisian berbasis aturan. Kalau fungsi ini kuat, kepercayaan publik akan ikut membaik," ujar seorang pengamat kepolisian saat dihubungi, mengomentari pergantian pejabat di tubuh Polri.

Dengan rekam jejak sebagai perwira lulusan Akpol 1992, Iksantyo dihadapkan pada pekerjaan rumah yang tidak ringan: memperkuat literasi hukum personel, mempercepat penyelesaian perkara yang menyangkut institusi, serta memastikan setiap kebijakan kepolisian lolos uji legalitas.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai agenda prioritas sang pejabat baru. Namun, momentum pergantian ini menjadi kesempatan bagi Divisi Hukum Polri untuk membangun citra sebagai institusi yang profesional, bersih, dan berintegritas di mata masyarakat.

Nama Ahrie Sonta sendiri sebelumnya mengisi posisi Kadivkum sebelum digantikan. Pergantian ini menambah daftar rotasi pejabat di lingkungan Polri yang terus bergulir seiring kebutuhan organisasi dan dinamika penegakan hukum di Tanah Air.

Berita Terkait