BREAKING: KPK Tangkap Bupati Sukoharjo, PDIP Langsung Siapkan Pemecatan

BARU SAJA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (11/7/2026). Penangkapan ini terkait dugaan keras praktik pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KPK mengonfirmasi penetapan tersangka terhadap Etik Suryani hanya beberapa jam setelah operasi senyap itu. Wakil Ketua KPK, dalam konferensi pers darurat, menyatakan bahwa Etik diduga kuat memeras sejumlah pejabat untuk mengisi jabatan strategis. “Ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat serius dan menciderai kepercayaan publik,” tegas juru bicara KPK.

KPK Sita Barang Bukti Kunci

Dalam operasi itu, tim penindakan mengamankan sejumlah barang bukti vital. Berikut fakta cepat yang dihimpun:

• Uang tunai ratusan juta rupiah disita sebagai barang bukti transaksi.
• Dokumen diduga terkait suap promosi jabatan turut diamankan.
• Etik Suryani langsung ditahan di Rutan KPK selama 20 hari pertama.

PDIP Ambil Langkah Tegas

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergerak cepat merespons. Sekretaris Jenderal PDIP menyatakan partai akan segera memecat Etik Suryani dari keanggotaan. Langkah ini sesuai dengan standar ketat partai bagi kader yang tersangkut kasus korupsi. “Proses administrasi pemecatan sedang berjalan,” ujar sumber internal partai.

PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi perilaku koruptif sedikit pun. Etik Suryani tercatat sebagai bupati pertama dari Sukoharjo yang terjaring OTT KPK. Kasus ini mencoreng citra pemerintahan daerah yang sebelumnya dikenal bersih dan menjadi pukulan telak bagi partai berlambang banteng itu.

Sebelumnya, Etik Suryani terpilih pada Pilkada 2020 dengan dukungan penuh PDIP. Ia dikenal sebagai birokrat karier yang berpengalaman. Namun, dugaan pemerasan ini menghancurkan repatriasi yang susah payah dibangun.

Dampak dan Kronologi

OTT KPK berlangsung pada siang hari di kediaman Bupati. Selain Etik, beberapa orang lainnya turut dibawa untuk pemeriksaan intensif. Hingga malam ini, KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini. Para saksi mata di sekitar lokasi melaporkan suasana tegang saat petugas membawa sejumlah kotak dokumen.

Sesuai regulasi, Wakil Bupati Sukoharjo akan mengambil alih sementara jalannya pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri juga bersiaga untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) jika diperlukan. Masyarakat Sukoharjo berharap pelayanan publik tidak terganggu selama proses hukum berlangsung.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang terjaring KPK dalam beberapa tahun terakhir. KPK menegaskan komitmennya untuk terus memberantas korupsi di tingkat daerah. Publik menanti perkembangan lebih lanjut dari penyidikan yang menjerat orang nomor satu di Sukoharjo tersebut.

Baca juga:

• Target Bandara Soekarno-Hatta Masuk 10 Besar Dunia pada 2029
• Messi Hadapi Wakil Inggris Perdana, Ramadhipa Juara Sachsenring