yoga-mahendra
BARU SAJA — Kejaksaan Agung mengungkap kerugian negara mencapai Rp863 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Angka ini dikonfirmasi langsung penyidik pada Selasa sore.
Total kerugian tersebut terungkap setelah penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) merampungkan penghitungan sementara bersama tim auditor forensik. Nilai itu jauh melampaui dugaan awal yang beredar pekan lalu.
Fakta Kunci yang Dikonfirmasi
- Kerugian negara Rp863 miliar dari pengadaan motor listrik program MBG.
- Lokasi kasus: Badan Gizi Nasional (BGN).
- Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi dan pihak terkait.
- Penghitungan dilakukan bersama auditor forensik independen.
- Penyidikan masih berjalan, status tersangka belum diumumkan resmi.
"Angka Rp863 miliar ini hasil penghitungan sementara yang dikonfirmasi penyidik," kata sumber internal Kejagung. Penyidik menyebut kerugian muncul dari mark-up harga, pengadaan fiktif, dan penunjukan vendor yang tidak sesuai prosedur.
Kronologi Singkat
Kasus ini bermula dari program pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional program MBG di BGN. Diduga ada rekayasa spesifikasi dan penggelembungan anggaran. Sejumlah dokumen pengadaan telah disita.
Saksi mata internal menyebut rapat koordinasi berlangsung alot menit lalu. Tim penyidik menelusuri aliran dana ke sejumlah rekening. Beberapa vendor dikabarkan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.
Respons dan Langkah Lanjutan
Kejagung memastikan proses hukum berjalan transparan. Penyidik tidak menutup kemungkinan menetapkan tersangka baru. "Perkembangan akan diumumkan bertahap," ujar pejabat Kejagung.
Pengamat antikorupsi mendesak audit menyeluruh. Mereka menilai kerugian Rp863 miliar adalah sinyal darurat tata kelola program MBG yang menyentuh anggaran besar.
Tidak ada konfirmasi resmi soal jumlah tersangka. Namun penyidik menyebut beberapa pihak berada dalam status siaga pemeriksaan.
UPDATE — Penyidik masih menghitung potensi kerugian tambahan. Kasus ini menjadi salah satu temuan terbesar di sektor pengadaan program prioritas pemerintah.
Comments (0)