BREAKING: DPRD DKI Desak Transjakarta Laut Tak Sekadar Etalase Kepulauan

JAKARTA — BARU SAJA, DPRD DKI Jakarta menyuarakan peringatan keras terkait rencana pengembangan Transjakarta laut. Anggota dewan menuntut agar layanan transportasi air itu benar-benar fungsional, bukan hanya menjadi etalase proyek kepulauan.

Peringatan ini disampaikan langsung di ruang rapat dewan. Sikap itu mencuat setelah rencana armada laut Transjakarta kembali menjadi sorotan publik.

Konfirmasi Anggota Dewan

Anggota DPRD DKI, Ramly H.I. Muhamad, dikonfirmasi mendukung penuh gagasan transportasi laut itu. Namun, ia menegaskan dukungannya bersyarat.

"Jangan sampai hanya jadi etalase kepulauan," tegasnya, dikutip dari pernyataan resmi, Kamis.

Menurut Ramly, moda ini harus menjawab kebutuhan riil warga. Bukan sekadar mempercantik profil proyek pemerintah daerah.

Fakta Kunci yang Dilaporkan

• DPRD DKI mendukung pengembangan Transjakarta laut secara penuh.
• Dukungan disertai syarat layanan berbasis kebutuhan masyarakat.
• Kekhawatiran utama: proyek berhenti sebagai simbol, bukan solusi.
• Warga kepulauan disebut sebagai penerima manfaat utama.
• Evaluasi menyeluruh diminta sebelum armada beroperasi.

Ramly menekankan, transportasi air harus terintegrasi dengan moda darat. Hal ini penting agar perpindahan penumpang berjalan mulus.

Saksi mata di lapangan menyebut akses antarpulau masih terbatas. Kondisi itu membuat mobilitas warga bergantung pada angkutan swasta.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

BREAKING: DPRD meminta kajian ulang rute dan jadwal. Kajian itu harus melibatkan warga setempat sebagai pengguna langsung.

Selain itu, dewan mendorong transparansi anggaran. Setiap rupiah yang dikucurkan untuk armada wajib dapat dipertanggungjawabkan.

"Fungsi layanan harus di atas fungsi pencitraan," ujar Ramly.

Ia juga menyoroti keselamatan penumpang. Standar keamanan armada laut, menurutnya, tidak boleh kalah dari transportasi darat.

Respons dan Perkembangan

UPDATE: Hingga berita ini diturunkan, belum ada penetapan jadwal resmi operasional. Namun, pembahasan lintas instansi dilaporkan terus berjalan.

Pengamat transportasi menilai integrasi tarif menjadi kunci. Tanpa itu, layanan berisiko sepi penumpang.

Warga Kepulauan Seribu berharap armada baru mempercepat akses ke pusat kota. Harapan itu disampaikan melalui kanal aspirasi daring.

Langkah DPRD ini menandai babak baru pengawasan proyek. Dewan berjanji mengawal setiap tahap hingga layanan beroperasi.

"Kami tidak akan diam," tandas Ramly.

Simak perkembangan selanjutnya. Beritatercepat akan terus memantau menit demi menit.