Beda Nasib Kashmir yang Dikelola India dan Pakistan

NEW DELHI, Beritatercepat.com — Perbedaan nasib antara Kashmir yang dikelola India dan Kashmir yang dikelola Pakistan kembali menjadi sorotan internasional. Jammu dan Kashmir yang berada di bawah administrasi New Delhi disebut mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan sektor pariwisata, serta aktivitas ekonomi yang lebih besar dibanding wilayah seberangnya.

Wilayah Kashmir sendiri terbelah sejak partisi anak benua India pada 1947. Garis Kontrol (Line of Control/LoC) memisahkan Jammu dan Kashmir yang dikelola India dengan Azad Jammu Kashmir serta Gilgit-Baltistan yang dikelola Pakistan. Lebih dari tujuh dekade kemudian, jurang pembangunan di kedua sisi kian lebar.

Latar Belakang: Satu Wilayah, Dua Jalan Berbeda

Kashmir menjadi sengketa sejak berakhirnya kekuasaan Inggris. Tiga perang besar antara India dan Pakistan — pada 1947, 1965, dan 1999 — tidak menyelesaikan status wilayah ini. Hasilnya, kedua sisi LoC berkembang dalam kerangka politik dan ekonomi yang sangat berbeda.

Kashmir Versi India: Infrastruktur dan Pariwisata Melesat

Sejumlah perkembangan menonjol terjadi di Jammu dan Kashmir yang dikelola India, terutama setelah pencabutan status otonomi khusus Pasal 370 pada Agustus 2019:

1. Pembangunan infrastruktur masif: Proyek jalan raya, terowongan strategis, dan jalur kereta Udhampur-Srinagar-Baramulla mempercepat konektivitas Lembah Kashmir dengan wilayah India lainnya.
2. Ledakan pariwisata: Srinagar, Gulmarg, dan Pahalgam mencatat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dalam jumlah jutaan per tahun, tertinggi dalam beberapa dekade.
3. Aktivitas ekonomi menggeliat: Investasi ritel, perhotelan, dan sektor jasa tumbuh signifikan, didukung skema insentif pemerintah pusat.
4. Panggung diplomasi: Srinagar menjadi tuan rumah pertemuan pariwisata G20 pada 2023, simbol normalisasi yang diklaim New Delhi.

Kashmir Versi Pakistan: Stagnasi dan Keluhan Warga

Sementara itu, Azad Jammu Kashmir dan Gilgit-Baltistan yang dikelola Pakistan justru menghadapi situasi berkebalikan. Warga setempat berulang kali menggelar unjuk rasa menuntut harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasokan listrik yang stabil, dan representasi politik yang lebih nyata.

Meski menjadi koridor Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC), Gilgit-Baltistan dinilai belum menikmati buah pembangunan secara merata. Pengamat kawasan menilai keterbatasan status konstitusional dan ketergantungan anggaran dari Islamabad membuat ekonomi kedua wilayah itu sulit lepas landas.

Perbandingan Dua Sisi Kashmir

Kesenjangan yang Menajam

Kontras pembangunan ini dimanfaatkan kedua negara untuk memperkuat narasi masing-masing. India menyebut pertumbuhan di Jammu dan Kashmir sebagai bukti keberhasilan integrasi, sementara Pakistan menuding New Delhi mengabaikan aspirasi politik warga Kashmir.

"Perbandingan pembangunan fisik memang mencolok, tetapi persoalan Kashmir tidak pernah sekadar soal jalan dan hotel — ini soal identitas politik yang belum selesai," ujar seorang analis Asia Selatan.

Selama sengketa wilayah belum menemukan penyelesaian, perbedaan nasib dua sisi Kashmir diprediksi terus menjadi cermin rivalitas India-Pakistan yang tak kunjung usai.