KALSEL — DPR Desak Kemenhub Investigasi Tenggelamnya KM Virgo Transport 8

Duka kembali menyelimuti dunia transportasi bahari Indonesia setelah kapal motor pengangkut muatan, KM Virgo Transport 8, dilaporkan tenggelam di perairan Kalimantan Selatan. Insiden memilukan di tengah gelombang laut ini mendongkrak urgensi perbaikan sistem keselamatan pelayaran nasional. Peristiwa tersebut langsung memantik reaksi keras dari parlemen yang menilai kelalaian aspek teknis dan administrasi pelayaran masih sering diabaikan oleh para operator kapal.

Gelombang keprihatinan mengalir deras dari Senayan, menuntut agar Tragedi maritim ini tidak sekadar dicatat sebagai musibah alam belaka. Publik kini menanti ketegasan pemerintah dalam membongkar akar masalah di balik tenggelamnya kapal armada armada penting tersebut.

Desakan Evaluasi Total dan Audit Dokumen Kelayakan

Anggota **Komisi V DPR RI**, Danang Wicaksana Sulistya, secara tegas mendesak **Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI** untuk segera menerjunkan tim investigasi independen. Fokus utama pengusutan ini tak lain adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen kelayakan berlayar yang dimiliki oleh operator KM Virgo Transport 8.

Danang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi keselamatan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam industri pelayaran nasional. Audit terhadap Surat Izim Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Sertifikat Keselamatan Konstruksi, hingga Pas Besar kapal harus dilakukan secara transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Kami minta Kementerian Perhubungan tidak hanya sekadar formalitas dalam menangani kasus ini. Audit komprehensif terhadap dokumen kelayakan kapal KM Virgo Transport 8 harus dibuka terang benderang. Jangan sampai ada celah kelalaian prosedur atau manipulasi dokumen keselamatan yang mengorbankan nyawa dan keselamatan di laut," tegas Danang dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan bahwa "keselamatan warga dan keandalan moda transportasi laut merupakan cermin keberhasilan tata kelola perhubungan nasional yang tidak boleh ternoda oleh praktik kompromi standar keselamatan."

Poin Penting Investigasi Insiden Maritim

Dalam dorongannya kepada Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), DPR menggarisbawahi beberapa poin vital yang harus menjadi fokus analisis lapangan:

• Pemeriksaan Fisik dan Umur Kapal: Menilai kelaiklautan konstruksi lambung kapal serta sistem kelistrikan dan mesin sebelum keberangkatan.
• Verifikasi Manifest dan Beban Muatan: Memastikan tidak terjadi pelanggaran tonase atau kelebihan muatan (overloading) yang mengganggu stabilitas kapal di perairan Kalimantan Selatan.
• Kelengkapan Alat Keselamatan: Memeriksa ketersediaan dan fungsi dari sekoci, perahu karet, life jacket, serta suar isyarat darurat.
• Kinerja Syahbandar: Mengevaluasi proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh otoritas pelabuhan setempat.

Analisis Komponen Keselamatan Pelayaran

Guna memberikan gambaran mendalam terkait standar kelaikan armada laut, berikut adalah tabel analisis parameter kelayakan berlayar yang menjadi sorotan utama dalam investigasi insiden kapal:

Kementerian Perhubungan diharapkan bergerak cepat dalam merespons desakan ini agar kepastian hukum serta evaluasi keselamatan pelayaran dapat segera diterapkan demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.