DPRD Cilegon Minta Aplikasi Juare Dievaluasi Total

CILEGON — Komisi IV DPRD Kota Cilegon mendesak Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi, dan Statistik (Diskominfo) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi layanan publik Cilegon Juare. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa anggaran yang telah dikeluarkan untuk pembangunan platform digital tersebut belum sebanding dengan tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Kronologi Sorotan DPRD

1. Rabu, 15 Juli 2026 — Komisi IV DPRD Kota Cilegon melakukan kunjungan monitoring ke Kantor Diskominfo Kota Cilegon sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah (OPD).
2. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Aflahul Aziz menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap performa aplikasi Cilegon Juare yang dinilai belum optimal sebagai platform layanan publik terpadu.
3. Komisi IV menyoroti tiga aspek utama: fitur aplikasi, integrasi layanan antar-OPD, dan strategi sosialisasi kepada masyarakat.
4. Selain aplikasi Juare, Komisi IV turut menyoroti optimalisasi layanan CCTV milik Pemkot Cilegon untuk pengawasan keamanan, pengendalian lalu lintas, dan mitigasi bencana.

Platform Digital yang Belum Terpadu

Aplikasi Cilegon Juare semula digadang-gadang sebagai super-app layanan publik yang akan mempermudah warga Cilegon mengakses berbagai layanan pemerintahan dalam satu genggaman. Namun dalam perjalanannya, realisasi integrasi antar-OPD masih jauh dari harapan. Data menunjukkan bahwa sejumlah layanan vital masih berjalan secara terpisah, memaksa warga untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi berbeda untuk kebutuhan yang berbeda pula.

"Kami meminta Diskominfo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi Cilegon Juare. Jangan sampai pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membangun aplikasi, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Seluruh OPD harus terintegrasi sehingga masyarakat cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan publik," tegas Aziz dalam kunjungan tersebut.

Pernyataan ini menegaskan sikap DPRD bahwa digitalisasi pelayanan publik bukan sekadar proyek seremonial, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi kemudahan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Sorotan Ganda: CCTV Kota Juga Perlu Dioptimalkan

Selain aplikasi Cilegon Juare, Komisi IV DPRD juga memberikan perhatian terhadap jaringan CCTV milik Pemkot Cilegon. Sistem pengawasan berbasis kamera ini dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai fungsi strategis, meliputi:

• Pengawasan keamanan dan ketertiban masyarakat di titik-titik rawan
• Pengendalian dan pemantauan lalu lintas secara real-time
• Mitigasi kebencanaan melalui deteksi dini potensi bencana
• Pendukung pengambilan kebijakan berbasis data visual

Integrasi CCTV dengan pusat kendali terpadu diharapkan dapat memperkuat fungsi smart city yang tengah diupayakan Pemkot Cilegon.

Langkah Strategis ke Depan

Komisi IV merekomendasikan agar Diskominfo segera menyusun peta jalan evaluasi dan pengembangan yang mencakup:

• Audit teknis terhadap seluruh fitur dan performa aplikasi Cilegon Juare
• Pemetaan ulang kebutuhan integrasi layanan dari setiap OPD
• Perluasan jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan dan RW
• Penetapan indikator kinerja utama yang terukur untuk mengukur tingkat adopsi masyarakat

DPRD menekankan bahwa evaluasi ini bukan bertujuan untuk menghentikan program, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi warga Cilegon.