BREAKING: Wamendagri Serukan Perang Total Lawan TBC hingga Level Desa

BARU SAJA — Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyerukan percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) dengan menempatkan kepala daerah hingga kepala desa di garis terdepan. Seruan ini disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang berlangsung, Senin (13/10/2026).

Menurut Wiyagus, TBC bukan sekadar persoalan kesehatan. Ini ancaman serius bagi produktivitas bangsa. Karena itu, kata dia, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam.

Peran Vital Kepala Daerah dan Kades

Wiyagus menegaskan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan penuh menggerakkan sumber daya lokal. Mulai dari anggaran, tenaga kesehatan, hingga sosialisasi ke masyarakat.

• Gubernur dan bupati/wali kota diminta menerbitkan kebijakan percepatan eliminasi TBC.
• Camat dan kepala desa jadi ujung tombak deteksi dini kasus di lingkungan warga.
• Kolaborasi antarlembaga disebut sebagai kunci sukses penanggulangan.
• Pendampingan berjenjang dari pusat ke desa harus berjalan tanpa putus.

"TBC tidak bisa diselesaikan hanya oleh dinas kesehatan. Butuh gerakan bersama. Kepala daerah harus turun tangan langsung," tegas Wiyagus di hadapan peserta rapat.

Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Syarat Mutlak

Wiyagus memaparkan, eliminasi TBC memerlukan sinergi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Tanpa koordinasi ketat, target eliminasi pada 2030 sulit tercapai.

Data Kementerian Kesehatan sebelumnya menunjukkan Indonesia masih menempati peringkat tinggi jumlah penderita TBC dunia. Setiap tahun, ratusan ribu kasus baru dilaporkan. Angka ini menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintahan.

Karena itu, Kemendagri mendorong penguatan peran pemerintah daerah melalui instrumen kebijakan. Salah satunya, memasukkan indikator penanganan TBC dalam evaluasi kinerja daerah.

Desa Jadi Garis Terdepan

Perhatian khusus diberikan pada level desa. Kepala desa dinilai paling dekat dengan warga. Mereka bisa mempercepat penemuan kasus, pendampingan pasien, hingga memastikan pengobatan tuntas.

• Deteksi dini di tingkat desa mempercepat penanganan.
• Pendampingan minum obat mencegah resistensi dan putus pengobatan.
• Edukasi warga menekan stigma terhadap penderita TBC.
• Pelaporan data dari desa memperkuat sistem surveilans nasional.

Wiyagus meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti arahan ini. "Jangan tunggu instruksi tertulis. Bergerak sekarang. Setiap hari berarti," ujarnya.

Langkah Konkret yang Dituntut

Beberapa langkah konkret yang diminta Wiyagus kepada kepala daerah:

• Mengalokasikan anggaran khusus penanganan TBC di APBD.
• Mengaktifkan forum koordinasi lintas perangkat daerah.
• Melibatkan organisasi masyarakat dan tokoh lokal dalam kampanye.
• Memperkuat peran kader kesehatan desa dan posyandu.
• Melaporkan perkembangan kasus secara berkala.

Menurutnya, eliminasi TBC adalah kerja besar yang tidak bisa ditunda. Ia menyebut pemerintah daerah yang lambat bergerak akan dievaluasi.

Respons dan Harapan

Sejumlah peserta rapat menyambut baik arahan tersebut. Mereka mengakui tantangan di lapangan tidak ringan. Mulai dari keterbatasan tenaga kesehatan, akses wilayah, hingga kesadaran masyarakat.

Namun, semangat kolaborasi dinilai menjadi modal utama. Dengan peran kepala daerah hingga kepala desa yang optimal, eliminasi TBC bukan lagi mimpi.

"Kita punya semua instrumen. Yang kurang hanya konsistensi dan keberanian bertindak," pungkas Wiyagus.

UPDATE — Kemendagri akan memantau langsung pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Evaluasi berkala dijadwalkan untuk memastikan target eliminasi TBC tetap di jalur yang benar.