lina-marlina
JAKARTA — BREAKING: Seorang bos travel haji BARU SAJA membongkar praktik fee percepatan jemaah senilai USD4.500 per orang yang diduga mengalir ke oknum di internal Kementerian Agama.
Pengungkapan ini disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Saksi yang merupakan Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata menyebut pembayaran tersebut sebagai syarat mempercepat keberangkatan jemaah.
"Setiap jemaah yang ingin dipercepat harus menyetor USD4.500," ujar saksi di hadapan majelis hakim, dikonfirmasi langsung dari ruang sidang.
Fakta Kunci Persidangan
- Nilai fee: USD4.500 atau sekitar Rp70 juta per jemaah (kurs Rp15.500)
- Periode: Kuota haji 2023-2024
- Pihak disebut: Oknum 'lantai 2' Kemenag
- Modus: Percepatan keberangkatan di luar antrean resmi
- Status: Sidang masih berlanjut, saksi terus didalami
Istilah "lantai 2" yang dilontarkan saksi merujuk pada pejabat struktural di lingkungan Kemenag. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari kementerian terkait.
Aliran Dana Didalami
Majelis hakim mengejar keterangan soal aliran dana. Saksi diminta menjelaskan mekanisme penyerahan fee, apakah melalui transfer bank, tunai, atau perantara pihak ketiga.
"Kami mendesak saksi membuka siapa penerima akhir," tegas hakim ketua.
Jaksa penuntut umum menyebut temuan ini memperkuat konstruksi perkara. Fee percepatan diduga dinikmati sejumlah pihak, sementara jemaah tetap membayar biaya resmi.
Respons dan Perkembangan
Kuota haji Indonesia terbatas. Antrean jemaah reguler bisa mencapai belasan tahun. Kondisi ini membuka celah praktik ilegal.
Saksi lain dijadwalkan hadir pekan depan. Penyidik juga menelusuri rekening mencurigakan.
"Ini baru puncak gunung es," kata sumber yang mengetahui penyidikan.
Masyarakat diminta melapor jika dimintai biaya percepatan. Kemenag belum memberi tanggapan resmi. Update akan menyusul.
Comments (0)