Apindo Dukung Kenaikan PTKP, Ingatkan Daya Beli Kelas Menengah

BREAKING: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, dalam pernyataan terbarunya di Jakarta.

Dukungan ini disampaikan saat pemerintah tengah mematangkan kebijakan fiskal tersebut. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengungkapkan bahwa penyesuaian PTKP akan segera diumumkan, dengan target implementasi pada 2027 mendatang. Direktorat Jenderal Pajak pun sudah diarahkan untuk membahas kenaikan tersebut.

Manfaat Langsung bagi Pekerja

Menurut Shinta, kenaikan PTKP akan berdampak positif bagi pekerja. Penghasilan yang menjadi objek pajak akan berkurang, sehingga ada tambahan ruang bagi pekerja untuk membelanjakan pendapatannya. Hal ini diyakini mampu mendorong konsumsi rumah tangga.

"Tentunya itu bagus. Itu akan membantu," ujar Shinta kepada awak media di Jakarta Pusat, Kamis (8/10).

Namun, Apindo menekankan bahwa kebijakan ini bukan solusi tunggal. Pemerintah diminta melihat persoalan daya beli kelas menengah secara lebih luas dan menyeluruh.

Peringatan soal Daya Beli Kelas Menengah

Shinta menilai pelemahan daya beli tidak bisa diselesaikan hanya melalui satu kebijakan fiskal. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam mengenai penyebab turunnya daya beli kelompok menengah.

"Kita harus melihat secara menyeluruh. Apa permasalahan yang dihadapi kelas menengah? Kenapa daya beli turun? Itu kuncinya," tegasnya.

Ia menyebut kondisi kelas menengah saat ini menjadi perhatian utama dunia usaha. Berbagai stimulus pemerintah perlu disusun secara terarah agar manfaatnya benar-benar terasa oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Insentif Terlalu Administratif

Selain kenaikan PTKP, Apindo meminta pemerintah membenahi sejumlah persoalan yang masih menghambat aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah pelaksanaan insentif yang dinilai masih terlalu administratif.

• Kenaikan PTKP dinilai positif, tapi bukan solusi tunggal.
• Daya beli kelas menengah menurun, butuh kajian menyeluruh.
• Insentif pemerintah dinilai terlalu rumit dan administratif.
• Kombinasi kebijakan diperlukan agar manfaat fiskal terasa nyata.

"Ini kombinasi dari beberapa hal. Tidak bisa hanya satu-dua kebijakan. Harus ada kombinasi supaya benar-benar terefleksi di dalam daya beli," jelas Shinta.

Saat ini, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan senilai Rp 54 juta per tahun. Besaran ini telah lama tidak mengalami penyesuaian, meskipun biaya hidup terus meningkat. Pemerintah diharapkan segera mengumumkan angka baru dalam waktu dekat.

Pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan diperkirakan akan disampaikan dalam waktu dekat, menyusul rapat APBN yang tengah berlangsung. Dunia usaha menanti kepastian kebijakan ini demi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.

UPDATE: Perkembangan selanjutnya masih terus dipantau. Konfirmasi dari pihak pemerintah diharapkan segera muncul untuk memberikan kepastian bagi wajib pajak dan pelaku usaha di seluruh Indonesia.