Perusahaan Minyak AS Minta Mahkamah Agung Hentikan Gugatan Iklim

WASHINGTON, Beritatercepat.com — Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menggelar sidang pada Senin (lokal) untuk mendengarkan argumen dari sejumlah perusahaan minyak raksasa yang berupaya membatalkan lebih dari dua lusin gugatan hukum terkait perubahan iklim. Gugatan-gugatan tersebut diajukan oleh pemerintah kota, kabupaten, serta negara bagian di AS dengan tujuan untuk menuntut ganti rugi miliaran dolar AS guna membiayai kerugian akibat cuaca ekstrem yang kian meningkat.

Namun, yang menjadi sorotan dalam sidang kali ini bukanlah pembuktian apakah perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab atas krisis iklim. Melainkan, Mahkamah Agung lebih berfokus pada persoalan teknis hukum, yakni apakah gugatan yang diajukan di pengadilan tingkat negara bagian tersebut dapat dilanjutkan, atau justru harus dibatalkan berdasarkan hukum federal.

Gugatan yang Berpotensi Mengubah Industri Minyak

Kasus yang menjadi pintu masuk argumen ini berawal pada tahun 2018. Saat itu, Kota Boulder dan County Boulder di Colorado mengajukan gugatan terhadap ExxonMobil serta Suncor Energy ke pengadilan negara bagian Colorado. Mereka menuding kedua perusahaan tersebut telah secara sengaja menyesatkan publik mengenai peran bahan bakar fosil terhadap pemanasan global, meski telah mengetahui dampak buruknya sejak puluhan tahun lalu.

Gugatan serupa telah bermunculan di berbagai wilayah AS. Beberapa di antaranya menargetkan perusahaan minyak besar dengan tuduhan penipuan konsumen, perusakan lingkungan, hingga pelanggaran undang-undang publik. Jika gugatan-gugatan ini berhasil berlanjut hingga persidangan dan dimenangkan oleh penggugat, industri minyak dapat dihadapkan pada tuntutan ganti rugi terbesarnya dalam sejarah terkait iklim.

Sejak pertama kali diajukan, gugatan-gugatan ini telah melewati berbagai tahap banding, baik di pengadilan negara bagian maupun federal. Namun, upaya hukum dari perusahaan minyak untuk menghentikannya terus berlanjut hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung AS.

Dalih Hukum: Apakah Federal Bisa Menghalangi Negara Bagian?

Dalam argumen mereka, tim hukum perusahaan minyak berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh pemerintah daerah seharusnya diblokir oleh hukum federal. Mereka beralasan bahwa kebijakan terkait energi dan perubahan iklim merupakan ranah Kongres serta pemerintah federal, bukan ranah pengadilan negara bagian. Dengan kata lain, mereka ingin Mahkamah Agung menyatakan bahwa klaim-klaim ini telah "dihapus" oleh undang-undang federal, sehingga tidak dapat diajukan di pengadilan manapun di tingkat negara bagian.

Di sisi lain, para penggugat menegaskan bahwa mereka bukanlah pihak yang sedang berupaya mengatur kebijakan energi nasional. Mereka justru menuntut pertanggungjawaban atas dugaan praktik penipuan yang terjadi di wilayah hukum mereka masing-masing. Menurut mereka, klaim ini berakar pada hukum perdata negara bagian, seperti undang-undang perlindungan konsumen dan gugatan atas perbuatan melawan hukum, yang sepenuhnya sah untuk dibawa ke pengadilan negara bagian.

"Kami tidak meminta pengadilan untuk menetapkan batas emisi. Kami meminta pengadilan untuk bertanggung jawab atas kebohongan yang merugikan masyarakat kami."

Dampak yang Bisa Terasa di Seluruh AS

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus ini berpotensi memiliki dampak yang sangat luas. Jika majelis hakim memutuskan untuk mendukung argumen perusahaan minyak, maka seluruh gugatan iklim di tingkat negara bagian berpotensi dihentikan sebelum sempat dibuktikan di persidangan. Hal ini dapat menjadi pukulan besar bagi upaya hukum lingkungan di AS, sekaligus memperlambat jalur pertanggungjawaban korporasi atas krisis iklim.

Namun, jika Mahkamah Agung menolak argumen tersebut, gugatan-gugatan ini akan kembali dilanjutkan di pengadilan negara bagian. Artinya, publik dapat menyaksikan pembuktian terkait apa yang sebenarnya diketahui industri minyak mengenai perubahan iklim, serta kapan dan bagaimana informasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Para ahli hukum menilai bahwa meski sidang kali ini terkesan teknis, konsekuensinya jauh melampaui prosedur pengadilan. Putusan ini tidak hanya akan menentukan nasib ratusan tuntutan hukum, namun juga dapat membentuk batasan kekuasaan antara pengadilan negara bagian dan federal dalam menangani kasus-kasus korporasi berskala besar di masa depan.

• Fokus sidang: Apakah hukum federal dapat mencegah gugatan iklim di pengadilan negara bagian.
• Jumlah kasus: Lebih dari dua lusin gugatan yang menuntut ganti rugi miliaran dolar AS.
• Potensi dampak: Dapat menghentikan seluruh gugatan iklim tingkat negara bagian sebelum persidangan.
• Hasil yang dinantikan: Putusan Mahkamah Agung AS yang dapat menjadi preseden nasional.

Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum menetapkan tanggal pasti untuk mengeluarkan putusannya. Namun, keputusan yang akan diambil dinilai akan menjadi salah satu yang paling berpengaruh dalam sejarah litigasi perubahan iklim di Amerika Serikat.